Seputar Pendidikan dan Pembelajaran di Indonesia

PENGEMBANGAN KURIKULUM PAUD

2011-12-19T18:59:00.000-08:00

PENGEMBANGAN KURIKULUM PAUD MELALUI PENDEKATAN BCCT

Konsep Pengembangan Kurikulum

Kurikulum PAUD menggunakan pendekatan holistic curriculum mencakup semua aspek perkembangan
Proses belajar dilaksanakan secara integrated learning mencakup semua konsep pengetahuan (bahasa, matematika, sains, ilmu sosial, seni)
Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain

KURIKULUM PAUD Mencakup Aspek Perkembangan:

Perkembangan Agama & moral/nilai
Perkembangan Kognitif
Perkembangan bahasa
Perkembangan Fisik/ Motorik
Perkembangan Sosio Emosional
Perkembangan Seni

dan seterusnya.....

format file Microsoft PowerPoint Download file keseluruhan klik disini

KUMPULAN METODE PEMBELAJARAN

2011-12-18T21:11:00.000-08:00

KUMPULAN METODE

PEMBELAJARAN/ PENDAMPINGAN Gambar metode ceramah

Metode-metode pembelajaran seperti yang saya up load biasa digunakan dalam pelatihan atau kegiatan pendampingan kelompok belajar mandiri desa (KBMD) seperti yang dipaparkan pada Bab-5. Tetapi, metode-metode PRA/PLA pada Lampiran-1 sebenarnya juga bisa dimodifikasi dan digunakan untuk kegiatan KBMD, bukan hanya untuk kegiatan MDS saja. Setiap metode pembelajaran di atas, memiliki satu ‘rana pembelajaran’ yang paling menonjol meskipun juga mengandung rana pembelajaran lainnya. Rana pembelajaran tersebut ada 3, yaitu: Rana kognitif atau rana perubahan pengetahuan (P); Rana afektif atau rana perubahan sikap-perilaku (S) ; dan Rana psikomotorik atau rana perubahan/peningkatan keterampilan (K). Berikut ini contoh dari beberapa metode pembelajaran, download klik disini

Contoh Penelitian Tindakan Kelas

2011-12-13T17:27:00.000-08:00

Penelitian Tindakan Kelas

A. Latar Belakang

Belakangan ini Penelitian Tindakan Kelas (PTK) semakin menjadi trend untuk dilakukan oleh para profesional sebagai upaya pemecahan masalah dan peningkatan mutu di berbagai bidang. Awal mulanya, PTK, ditujukan untuk mencari solusi terhadap masalah sosial (pengangguran, kenakalan remaja, dan lain-lain) yang berkembang di masyarakat pada saat itu. PTK dilakukan dengan diawali oleh suatu kajian terhadap masalah tersebut secara sistematis. Hal kajian ini kemudian dijadikan dasar untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam proses pelaksanaan rencana yang telah disusun, kemudian dilakukan suatu observasi dan evaluasi yang dipakai sebagai masukan untuk melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada tahap pelaksanaan. Hasil dari proses refeksi ini kemudian melandasi upaya perbaikan dan peryempurnaan rencana tindakan berikutnya. Tahapan-tahapan di atas dilakukan berulang-ulang dan berkesinambungan sampai suatu kualitas keberhasilan tertentu dapat tercapai.

Dalam bidang pendidikan, khususnya kegiatan pembelajaran, PTK berkembang sebagai suatu penelitian terapan. PTK sangat bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas. Dengan melaksanakan tahap-tahap PTK, guru dapat menemukan solusi dari masalah yang timbul di kelasnya sendiri, bukan kelas orang lain, dengan menerapkan berbagai ragam teori dan teknik pembelajaran yang relevan secara kreatif. Selain itu sebagai penelitian terapan, disamping guru melaksanakan tugas utamanya mengajar di kelas, tidak perlu harus meninggalkan siswanya. Jadi PTK merupakan suatu penelitian yang mengangkat masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh guru di lapangan. Dengan melaksanakan PTK, guru mempunyai peran ganda : praktisi dan peneliti.

B. Mengapa Penelitian Tindakan Kelas Penting ?

Ada beberapa alasan mengapa PTK merupakan suatu kebutuhan bagi guru untuk meningkatkan profesional seorang guru :

PTK sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Dia menjadi reflektif dan kritis terhadap lakukan.apa yang dia dan muridnya
PTK dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional. Guru tidak lagi sebagai seorang praktis, yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan selama bertahun-tahun tanpa ada upaya perbaikan dan inovasi, namun juga sebagai peneniliti di bidangnya.
Dengan melaksanakan tahapan-tahapan dalam PTK, guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang dalam terhadap apa yang terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Tindakan yang dilakukan guru semata-mata didasarkan pada masalah aktual dan faktual yang berkembang di kelasnya.
Pelaksanaan PTK tidak menggangu tugas pokok seorang guru karena dia tidak perlu meninggalkan kelasnya. PTK merupakan suatu kegiatan penelitian yang terintegrasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran.
Dengan melaksanakan PTK guru menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakainya.
Penerapan PTK dalam pendidikan dan pembelajaran memiliki tujuan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktek pembelajaran secara berkesinambungan sehingga meningkatan mutu hasil instruksional; mengembangkan keterampilan guru; meningkatkan relevansi; meningkatkan efisiensi pengelolaan instruksional serta menumbuhkan budaya meneliti pada komunitas guru.

C. Hakikat Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Inti gagasan Lewin inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Kemmis, Robin McTaggart, John Elliot, Dave Ebbutt, dan sebagainya.

PTK di Indonesia baru dikenal pada akhir dekade 80-an. Oleh karenanya, sampai dewasa ini keberadaannya sebagai salah satu jenis penelitian masih sering menjadikan pro dan kontra, terutama jika dikaitkan dengan bobot keilmiahannya.

Jenis penelitian ini dapat dilakukan didalam bidang pengembangan organisasi, manejemen, kesehatan atau kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Di dalam bidang pendidikan penelitian ini dapat dilakukan pada skala makro ataupun mikro. Dalam skala mikro misalnya dilakukan di dalam kelas pada waktu berlangsungnya suatu kegiatan belajar-mengajar untuk suatu pokok bahasan tertentu pada suatu mata kuliah. Untuk lebih detailnya berikut ini akan dikemukan mengenai hakikat PTK.

Menurut John Elliot bahwa yang dimaksud dengan PTK ialah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya (Elliot, 1982). Seluruh prosesnya, telaah, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengaruh menciptakan hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dari perkembangan profesional. Pendapat yang hampir senada dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart, yang mengatakan bahwa PTK adalah suatu bentuk refleksi diri kolektif yang dilakukan oleh peserta–pesertanya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik-praktik itu dan terhadap situasi tempat dilakukan praktik-praktik tersebut (Kemmis dan Taggart, 1988).

Menurut Carr dan Kemmis seperti yang dikutip oleh Siswojo Hardjodipuro, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah PTK adalah suatu bentuk refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan (guru, siswa atau kepala sekolah) dalam situasi-situasi sosial (termasuk pendidikan) untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran (a) praktik-praktik sosial atau pendidikan yang dilakukan dilakukan sendiri, (b) pengertian mengenai praktik-praktik ini, dan (c) situasi-situasi ( dan lembaga-lembaga ) tempat praktik-praktik tersebut dilaksanakan (Harjodipuro, 1997).

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Harjodipuro bahwa PTK adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki pendidikan melalui perubahan, dengan mendorong para guru untuk memikirkan praktik mengajarnya sendiri, agar kritis terhadap praktik tersebut dan agar mau utuk mengubahnya. PTK bukan sekedar mengajar, PTK mempunyai makna sadar dan kritis terhadap mengajar, dan menggunakan kesadaran kritis terhadap dirinya sendiri untuk bersiap terhadap proses perubahan dan perbaikan proses pembelajaran. PTK mendorong guru untuk berani bertindak dan berpikir kritis dalam mengembangkan teori dan rasional bagi mereka sendiri, dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan tugasnya secara profesional.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, jelaslah bahwa dilakukannya PTK adalah dalam rangka guru bersedia untuk mengintropeksi, bercermin, merefleksi atau mengevalusi dirinya sendiri sehingga kemampuannya sebagai seorang guru/pengajar diharapkan cukup professional untuk selanjutnya, diharapkan dari peningkatan kemampuan diri tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas anak didiknya, baik dalam aspek penalaran; keterampilan, pengetahuan hubungan sosial maupun aspek-aspek lain yang bermanfaat bagi anak didik untuk menjadi dewasa.

Dengan dilaksanakannya PTK, berarti guru juga berkedudukan sebagai peneliti, yang senantiasa bersedia meningkatkan kualitas kemampuan mengajarnya. Upaya peningkatan kualitas tersebut diharapkan dilakukan secara sistematis, realities, dan rasional, yang disertai dengan meneliti semua “ aksinya di depan kelas sehingga gurulah yang tahu persis kekurangan-kekurangan dan kelebihannya. Apabila di dalam pelaksanaan “aksi” nya masih terdapat kekurangan, dia akan bersedia mengadakan perubahan sehingga di dalam kelas yang menjadi tanggungjawabnya tidak terjadi permasahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan PTK ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar-mengajar, untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. Sementara itu, dilaksanakannya PTK di antaranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau pangajaran yang diselenggarakan oleh guru/pengajar-peneliti itu sendiri, yang dampaknya diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang mengganjal di kelas.

D. Jenis dan Model PTK

Sebagai paradigma sebuah penelitian tersendiri, jenis PTK memiliki karakteristik yang relatif agak berbeda jika dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain, misalnya penelitian naturalistik, eksperimen survei, analisis isi, dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan jenis penelitian yang lain PTK dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif dan eksperimen. PTK dikatagorikan sebagai penelitian kualitatif karena pada saat data dianalisis digunakan pendekatan kualitatif, tanpa ada perhitungan statistik. Dikatakan sebagai penelitian eksperimen, karena penelitian ini diawali dengan perencanaan, adanya perlakuan terhadap subjek penelitian, dan adanya evaluasi terhadap hasil yang dicapai sesudah adanya perlakuan. Ditinjau dari karakteristiknya, PTK setidaknya memiliki karakteristik antara lain: (1) didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional; (2) adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya; (3) penelitian sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi; (4) bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktek instruksional; (5) dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus.

Menurut Richart Winter ada enam karekteristik PTK, yaitu (1) kritik reflektif, (2) kritik dialektis, (3) kolaboratif, (4) resiko, (5) susunan jamak, dan (6) internalisasi teori dan praktek (Winter, 1996). Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan secara singkat karakteristik PTK tersebut.

Kritik Refeksi; salah satu langkah di dalam penelitian kualitatif pada umumnya, dan khususnya PTK ialah adanya upaya refleksi terhadap hasil observasi mengenai latar dan kegiatan suatu aksi. Hanya saja, di dalam PTK yang dimaksud dengan refleksi ialah suatu upaya evaluasi atau penilaian, dan refleksi ini perlu adanya upaya kritik sehingga dimungkinkan pada taraf evaluasi terhadap perubahan-perubahan.
Kritik Dialektis; dengan adanyan kritik dialektif diharapkan penelitian bersedia melakukan kritik terhadap fenomena yang ditelitinya. Selanjutnya peneliti akan bersedia melakukan pemeriksaan terhadap: (a) konteks hubungan secara menyeluruh yang merupakan satu unit walaupun dapat dipisahkan secara jelas, dan, (b) Struktur kontradiksi internal, -maksudnya di balik unit yang jelas, yang memungkinkan adanya kecenderungan mengalami perubahan meskipun sesuatu yang berada di balik unit tersebut bersifat stabil.
Kolaboratif; di dalam PTK diperlukan hadirnya suatu kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti atasan, sejawat atau kolega, mahasiswa, dan sebagainya. Kesemuanya itu diharapkan dapat dijadikan sumber data atau data sumber. Mengapa demikian? Oleh karena pada hakikatnya kedudukan peneliti dalam PTK merupakan bagian dari situasi dan kondisi dari suatu latar yang ditelitinya. Peneliti tidak hanya sebagai pengamat, tetapi dia juga terlibat langsung dalam suatu proses situasi dan kondisi. Bentuk kerja sama atau kolaborasi di antara para anggota situasi dan kondisi itulah yang menyebabkan suatu proses dapat berlangsung.Kolaborasi dalam kesempatan ini ialah berupa sudut pandang yang disampaikan oleh setiap kolaborator. Selanjutnya, sudut pandang ini dianggap sebagai andil yang sangat penting dalam upaya pemahaman terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Untuk itu, peneliti akan bersikap bahwa tidak ada sudut pandang dari seseorang yang dapat digunakan untuk memahami sesuatu masalah secara tuntas dan mampu dibandingkan dengan sudut pandang yang berasal; dari berbagai pihak. Namun demikian memperoleh berbagai pandangan dari pada kolaborator, peneliti tetap sebagai figur yang memiliki ,kewenangan dan tanggung jawab untuk menentukan apakah sudut pandang dari kolaborator dipergunakan atau tidak. Oleh karenanya, sdapat dikatakan bahwa fungsi kolaborator hanyalah sebagai pembantu di dalam PTK ini, bukan sebagai yang begitu menentukan terhadap pelaksaanan dan berhasil tidaknya penelitian.
Resiko; dengan adanya ciri resiko diharapkan dan dituntut agar peneliti berani mengambil resiko, terutama pada waktu proses penelitian berlangsung. Resiko yang mungkin ada diantaranya (a) melesetnya hipotesis dan (b) adanya tuntutan untuk melakukan suatu transformasi. Selanjutnya, melalui keterlibatan dalam proses penelitian, aksi peneliti kemungkinan akan mengalami perubahan pandangan karena ia menyaksikan sendiri adanya diskusi atau pertentangan dari para kalaborator dan selanjutnya menyebabkan pandangannya berubah.
Susunan Jamak; pada umumnya penelitian kuantitatif atau tradisional berstruktur tunggal karena ditentukan oleh suara tunggal, penelitinya. Akan tetapi, PTK memiliki struktur jamak karena jelas penelitian ini bersifat dialektis, reflektif, partisipasi atau kolaboratif. Susunan jamak ini berkaitan dengan pandangan bahwa fenomena yang diteliti harus mencakup semua komponen pokok supaya bersifat komprehensif. Suatu contoh, seandainya yang diteliti adalah situasi dan kondisi proses belajar-mengajar, situasinya harus meliputi paling tidak guru, siswa, tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran, interaksi belajar-mengajar, lulusan atau hasil yang dicapai, dan sebagainya.
Internalisasi Teori dan Praktik; Menurut pandangan para ahli PTK bahwa antara teori dan praktik bukan merupakan dua dunia yang berlainan. Akan tetapi, keduanya merupakan dua tahap yang berbeda, yang saling bergantung, dan keduanya berfungsi untuk mendukung tranformasi. Pendapat ini berbeda dengan pandangan para ahli penelitian konvesional yang beranggapan bahwa teori dan praktik merupakan dua hal yang terpisah. Keberadaan teori diperuntukkan praktik, begitu pula sebaliknya sehingga keduanya dapat digunakan dan dikembangkan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa bentuk PTK benar-benar berbeda dengan bentuk penelitian yang lain, baik itu penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif maupun paradigma kualitatif. Oleh karenanya, keberadaan bentuk PTK tidak perlu lagi diragukan, terutama sebagai upaya memperkaya khasanah kegiatan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan taraf keilmiahannya.

E. Jenis Penelitian Tindakan Kelas

Ada empat jenis PTK, yaitu: (1) PTK diasnogtik, (2) PTK partisipan, (3) PTK empiris, dan (4) PTK eksperimental (Chein, 1990). Untuk lebih jelas, berikut dikemukakan secara singkat mengenai keempat jenis PTK tersebut.

PTK Diagnostik; yang dimaksud dengan PTK diagnostik ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini peneliti mendiagnosia dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya ialah apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas.
PTK Partisipan; suatu penelitian dikatakan sebagai PTK partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian, sejak penencanan panelitian peneliti senantiasa terlibat, selanjutnya peneliti memantau, mencacat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil panelitiannya. PTK partisipasi dapat juga dilakukan di sekolah seperti halnya contoh pada butir a di atas. Hanya saja, di sini peneliti dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai berakhir penelitian.
PTK Empiris; yang dimaksud dengan PTK empiris ialah apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya proses penelitinya berkenan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman penelti dalam pekerjaan sehari-hari.
PTK Eksperimental; yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatam belajar-mengajar. Di dalam kaitanya dengan kegitan belajar-mengajar, dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Dengan diterapkannya PTK ini diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan pengajaran.

F. Model-model Penelitian Tindakan Kelas

Ada beberapa model PTK yang sampai saat ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan, di antaranya: (1) Model Kurt Lewin, (2) Model Kemmis dan Mc Taggart, (3) Model John Elliot, dan (4) Model Dave Ebbutt.

Model Kurt Lewin; di depan sudah disebutnya bahwa PTK pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946. konsep inti PTK yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin ialah bahwa dalam satu siklus terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) Perencanaan ( planning), (2) aksi atau tindakan (acting), (3) Observasi (observing), dan (4) refleksi (reflecting) (Lewin, 1990). Sementara itu, empat langkah dalam satu siklus yang dikemukakan oleh Kurt Lewin tersebut oleh Ernest T. Stringer dielaborasi lagi menjadi : (1) Perencanaan (planning), (2) Pelaksanaan (implementing), dan (3) Penilaian (evaluating) (Ernest, 1996).
Model John Elliot; apabila dibandingkan dua model yang sudah diutarakan di atas, yaitu Model Kurt Lewin dan Kemmis-McTaggart, PTK Model John Elliot ini tampak lebih detail dan rinci. Dikatakan demikian, oleh karena di dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa aksi yaitu antara 3-5 aksi (tindakan). Sementara itu, setiap aksi kemungkinan terdiri dari beberapa langkah, yang terealisasi dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar. Maksud disusunnya secara terinci pada PTK Model John Elliot ini, supaya terdapat kelancaran yang lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanan aksi atau proses belajar-mengajar. Selanjutnya, dijelaskan pula olehnya bahwa terincinya setiap aksi atau tindakan sehingga menjadi beberapa langkah oleh karena suatu pelajaran terdiri dari beberapa subpokok bahasan atau materi pelajaran. Di dalam kenyataan praktik di lapangan setiap pokok bahasan biasanya tidak akan dapat diselesaikan dalam satu langkah, tetapi akan diselesaikan dalam beberapa rupa itulah yang menyebabkan John Elliot menyusun model PTK yang berbeda secara skematis dengan kedua model sebelumnya, yaitu seperti dikemukakan berikut ini.

SIKLUS PELAKSANAAN PTK

Gambar 4: Riset Aksi Model John Elliot

G. Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas

Banyak model PTK yang dapat diadopsi dan diimplementasikan di dunia pendidikan. Namun secara singkat, pada dasarnya PTK terdiri dari 4 (empat) tahapan dasar yang saling terkait dan berkesinambungan: (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) pengamatan (observing), dan (4) refleksi (reflecting). Namun sebelumnya, tahapan ini diawali oleh suatu Tahapan Pra PTK, yang meliputi:

Identifikasi masalah
Analisis masalah
Rumusan masalah
Rumusan hipotesis tindakan

Tahapan Pra PTK ini sangat esensial untuk dilaksanakan sebelum suatu rencana tindakan disusun. Tanpa tahapan ini suatu proses PTK akan kehilangan arah dan arti sebagai suatu penelitian ilmiah. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan guna menuntut pelaksanaan tahapan PTK adalah sebagai berikut ini.

Apa yang memprihatinkan dalam proses pembelajaran?
Mengapa hal itu terjadi dan apa sebabnya?
Apa yang dapat dilakukan dan bagaimana caranya mengatasi keprihatinan tersebut?
Bukti-bukti apa saja yang dapat dikumpulkan untuk membantu mencari fakta apa yang terjadi?
Bagaimana cara mengumpulkan bukti-bukti tersebut?

Jadi, tahapan pra PTK ini sesungguhnya suatu reflektif dari guru terhadap masalah yang ada dikelasnya. Masalah ini tentunya bukan bersifat individual pada salah seorang murid saja, namun lebih merupakan masalah umum yang bersifat klasikal, misalnya kurangnya motivasi belajar di kelas, rendahnya kualitas daya serap klasikal, dan lain-lain.

Berangkat dari hasil pelaksanaan tahapan Pra PTK inilah suatu rencana tindakan dibuat.

Perencanaan Tindakan; berdasarkan pada identifikasi masalah yang dilakukan pada tahap pra PTK, rencana tindakan disusun untuk menguji secara empiris hipotesis tindakan yang ditentukan. Rencana tindakan ini mencakup semua langkah tindakan secara rinci. Segala keperluan pelaksanaan PTK, mulai dari materi/bahan ajar, rencana pengajaran yang mencakup metode/ teknik mengajar, serta teknik atau instrumen observasi/ evaluasi, dipersiapkan dengan matang pada tahap perencanaan ini. Dalam tahap ini perlu juga diperhitungkan segala kendala yang mungkin timbul pada saat tahap implementasi berlangsung. Dengan melakukan antisipasi lebih dari diharapkan pelaksanaan PTK dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan.
Pelaksanaan Tindakan; tahap ini merupakan implementasi ( pelaksanaan) dari semua rencana yang telah dibuat. Tahap ini, yang berlangsung di dalam kelas, adalah realisasi dari segala teori pendidikan dan teknik mengajar yang telah disiapkan sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan guru tentu saja mengacu pada kurikulum yang berlaku, dan hasilnya diharapkan berupa peningkatan efektifitas keterlibatan kolaborator sekedar untuk membantu si peneliti untuk dapat lebih mempertajam refleksi dan evaluasi yang dia lakukan terhadap apa yang terjadi dikelasnya sendiri. Dalam proses refleksi ini segala pengalaman, pengetahuan, dan teori pembelajaran yang dikuasai dan relevan.
Pengamatan Tindakan; kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Data yang dikumpulkan pada tahap ini berisi tentang pelaksanaan tindakan dan rencana yang sudah dibuat, serta dampaknya terhadap proses dan hasil intruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu instrumen pengamatan yang dikembangkan oleh peneliti. Pada tahap ini perlu mempertimbangkan penggunaan beberapa jenis instrumen ukur penelitian guna kepentingan triangulasi data. Dalam melaksanakan observasi dan evaluasi, guru tidak harus bekerja sendiri. Dalam tahap observasi ini guru bisa dibantu oleh pengamat dari luar (sejawat atau pakar). Dengan kehadiran orang lain dalam penelitian ini, PTK yang dilaksanakan menjadi bersifat kolaboratif. Hanya saja pengamat luar tidak boleh terlibat terlalu dalam dan mengintervensi terhadap pengambilan keputusan tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat empat metode observasi, yaitu : observasi terbuka; observasi terfokus; observasi terstruktur dan dan observasi sistematis. Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam observasi, diantaranya a) ada perencanaan antara dosen/guru dengan pengamat; (b) fokus observasi harus ditetapkan bersama; (c) dosen/guru dan pengamat membangun kriteria bersama; (d) pengamat memiliki keterampilan mengamati; dan (e) balikan hasil pengamatan diberikan dengan segera. Adapun keterampilan yang harus dimiliki pengamat diantaranya : (a) menghindari kecenderungan untuk membuat penafsiran; (b) adanya keterlibatan keterampilan antar pribadi; (c) merencanakan skedul aktifitas kelas; (d) umpan balik tidak lebih dari 24 jam; (d) catatan harus teliti dan sistemaris
Refleksi Terhadap Tindakan; tahapan ini merupakan tahapan untuk memproses data yang didapat saat dilakukan pengamatan. Data yang didapat kemudian ditafsirkan dan dicari eksplanasinya, dianalisis, dan disintesis. Dalam proses pengkajian data ini dimungkinkan untuk melibatkan orang luar sebagai kolaborator, seperti halnya pada saat observasi. Keterlebatan kolaborator sekedar untuk membantu peneliti untuk dapat lebih tajam melakukan refleksi dan evaluasi. Dalam proses refleksi ini segala pengalaman, pengetahuan, dan teori instruksional yang dikuasai dan relevan dengan tindakan kelas yang dilaksanakan sebelumnya, menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang mantap dan sahih.Proses refleksi ini memegang peran yang sangat penting dalam menentukan suatu keberhasilan PTK. Dengan suatu refleksi yang tajam dan terpecaya akan didapat suatu masukan yang sangat berharga dan akurat bagi penentuan langkah tindakan selanjutnya. Refleksi yang tidak tajam akan memberikan umpan balik yang misleading dan bias, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan suatu PTK. Tentu saja kadar ketajaman proses refleksi ini ditentukan oleh kejataman dan keragaman instrumen observasi yang dipakai sebagai upaya triangulasi data. Observasi yang hanya mengunakan satu instrumen saja. Akan menghasilkan data yang miskin.Adapun untuk memudahkan dalam refleksi bisa juga dimunculkan kelebihan dan kekurangan setiap tindakan dan ini dijadikan dasar perencanaan siiklus selanjutnya. Pelaksanaan refleksi diusahakan tidak boleh lebih dari 24 jam artinya begitu selesai observasi langsung diadakan refleksi bersama kolaborator.

Demikianlah, secara keseluruhan keempat tahapan dalam PTK ini membentuk suatu siklus. Siklus ini kemudian diikuti oleh siklus-siklus lain secara bersinambungan seperti sebuah spiral.

Kapan siklus-siklus tersebut berakhir? Pertanyaan ini hanya dapat dijawab oleh si peneliti sendiri. Kalau dia sudah merasa puas terhadap hasil yang dicapai dalam suatu kegiatan PTK yang dia lakukan, maka dia akan mengakhiri siklus-siklus tersebut. Selanjutnya, dia akan melakukan satu identifikasi masalah lain dan kemudian diikuti oleh tahapan-tahapan PTK baru guna mencari solusi dari masalah tersebut.

Sumber: oleh: Drs. Tatang Sunendar, M.Si. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat

MEDIA PEMBELAJARAN

2011-12-12T20:36:00.000-08:00

MEDIA PEMBELAJARAN

A. LATAR BELAKANG

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru / fasilitator dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu guru / fasilitator perlu mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar.

Pada kenyataannya media pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai alasan, antara lain: terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari media yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap guru / fasilitator telah mempunyai pengetahuan dan ketrampilan mengenai media pembelajaran.

B. PERMASALAHAN

1. Apakah media pembelajaran?

2. Bagaimana manfaat media pembelajaran?

C. PEMBAHASAN

1. Arti media pembelajaran

Istilah media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi.

Media menurut AECT adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Sedangkan gagne mengartikan media sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Briggs mengartikan media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa agar terjadi proses belajar

Istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha guru untuk membuat belajar para siswanya. Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan belajar pada para siswanya. Kegiatan belajar hanya akan berhasil jika si belajar secara aktif mengalami sendiri proses belajar. Seorang guru tidak dapat mewakili belajar siswanya. Seorang siswa belum dapat dikatakan telah belajar hanya karena ia sedang berada dalam satu ruangan dengan guru yang sedang mengajar.

Pekerjaan mengajar tidak selalu harus diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi pelajaran. Meskipun penyajian materi pelajaran memang merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran, tetapi bukanlah satu-satunya. Masih banyak cara lain yang dapat dilakukan guru untuk membuat siswa belajar. Peran yang seharusnya dilakukan guru adalah mengusahakan agar setiap siswa dapat berinteraksi secara aktif dengan berbagai sumber balajar yang ada.

Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa). Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajiakan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru.

Peranan media yang semakin meningkat sering menimbulkan kekhawatiran pada guru. Namun sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, masih banyak tugas guru yang lain seperti: memberikan perhatian dan bimbingan secara individual kepada siswa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Kondisi ini akan teus terjadi selama guru menganggap dirinya merupakan sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Jika guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, guru dapat berbagi peran dengan media. Peran guru akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran dan bertanggung jawab menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu guru lebih berfubgsi sebagai penasehat, pembimbing, motivator dan fasilitator dalam Kegiatan Belajar mengajar.

2. Manfaat media pembelajaran

Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih afektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus manfaat media pembelajaran adalah:

1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan

Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara siswa dimanapun berada.

2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik

Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan.

3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif

Dengan media akan terjadinya komukasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media guru cenderung bicara satu arah.

4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga

Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran.

5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa

Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mandalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan dan mengalami sendiri melalui media pemahaman siswa akan lebih baik.

6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja

Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung seorang guru.Perlu kita sadari waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah.

7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar

Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan.

8. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif

Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak mamiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain

D. KESIMPULAN

Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Sedangkan pembelajaran adalah usaha guru untuk menjadikan siswa melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi dari guru ke siswa sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa dan pada akhirnya dapat menjadikan siswa melakukan kegiatan belajar. Manfaat media pembelajaran tersebut adalah: penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar serta mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.

CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA PERENCANAAN (RAB) INSTALASI LISTRIK

2011-12-11T17:27:00.001-08:00

CONTOH RENCANA ANGGARAN BIAYA PERENCANAAN (RAB)INSTALASI LISTRIK

Ada tiga contoh file dengan format exel download file 1 klik disini download file 2 klik disini download file 3 klik disini

Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)

2011-12-09T17:26:00.000-08:00

Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) Badan Standardisasi Nasional BSN Standar Nasional Indonesia

PUIL 2000 SNI 04-0255-2000 ini merupakan revisi dari PUIL 1987 SNI 04-255-1987 yang dirumuskan oleh panitia revisi PUIL, dan ditetapkan sebagai Standar Nasional Indonesia. Dengan terbitnya PUIL 2000 ini, maka PUIL sebelumnya yaitu PUIL 1987, 1977 dan 1964 menjadi tidak berlaku. Segala sesuatu yang berhubungan dengan isi standar PUIL ini (SNI 04-0225-2000) yang ditanyakan, diusulkan untuk disempurnakan atau dihapus, dapat diajukan kepada Panitia Tetap PUIL. Peraturan instalasi listrik yang pertama kali digunakan sebagai pedoman beberapa instansi yang berkaitan dengan instalasi listrik adalah AVE (Algemene Voorschriften voor Electrische Sterkstroom Instalaties) yang diterbitkan sebagai Norma N 2004 oleh Dewan Normalisasi Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian AVE N 2004 ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan pada tahun 1964 sebagai Norma Indonesia NI6 yang kemudian dikenal sebagai Peraturan Umum Instalasi Listrik disingkat PUIL 1964, yang merupakan penerbitan pertama dan PUIL 1977 dan 1987 adalah penerbitan PUIL yang kedua dan ketiga yang merupakan hasil penyempurnaan atau revisi dari PUIL sebelumnya, maka PUIL 2000 ini merupakan terbitan ke 4. Jika dalam penerbitan PUIL 1964, 1977 dan 1987 nama buku ini adalah Peraturan Umum Instalasi Listrik, maka pada penerbitan sekarang tahun 2000, namanya menjadi Persyaratan Umum Instalasi Listrik dengan tetap mempertahankan singkatannya yang sama yaitu PUIL. Penggantian dari kata “Peraturan” menjadi “Persyaratan” dianggap lebih tepat karena pada perkataan “peraturan” terkait pengertian adanya kewajiban untuk mematuhi ketentuannya dan sangsinya. Sebagaimana diketahui sejak AVE sampai dengan PUIL 1987 pengertian kewajiban mematuhi ketentuan dan sangsinya tidak diberlakukan sebab isinya selain mengandung hal-hal yang dapat dijadikan peraturan juga mengandung rekomendasi ataupun ketentuan atau persyaratan teknis yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik. Sejak dilakukannya penyempurnaan PUIL 1964, publikasi atau terbitan standar IEC (International Electrotechnical Commission) khususnya IEC 60364 menjadi salah satu acuan utama disamping standar internasional lainnya. Juga dalam terbitan PUIL 2000, usaha untuk lebih mengacu IEC ke dalam PUIL terus dilakukan, walaupun demikian dari segi kemanfaatan atau kesesuaian dengan keadaan di Indonesia beberapa ketentuan mengacu pada standar dari NEC (National Electric Code), VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) dan SAA (Standards Association Australia). PUIL 2000 merupakan hasil revisi dari PUIL 1987, yang dilaksanakan oleh Panitia Revisi PUIL 1987 yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi dalam Surat Keputusan Menteri No:24-12/40/600.3/1999, tertanggal 30 April 1999 dan No:51-12/40/600.3/1999, tertanggal 20 Agustus 1999. Anggota Panitia Revisi PUIL tersebut terdiri dari wakil dari berbagai Departemen seperti DEPTAMBEN, DEPKES, DEPNAKER, DEPERINDAG, BSN, PT PLN, PT Pertamina, YUPTL, APPI, AKLI, INKINDO, APKABEL, APITINDO, MKI, HAEI, Perguruan Tinggi ITB, ITI, ISTN, UNTAG, STTY-PLN, PT Schneider Indonesia dan pihak pihak lain yang terkait. Bagian 1 dan Bagian 2 tentang Pendahuluan dan Persyaratan dasar merupakan padanan dari IEC 364-1 Part 1 dan Part 2 tentang Scope, Object Fundamental Principles and Definitions. Bagian 3 tentang Proteksi untuk keselamatan banyak mengacu pada IEC 60364 Part 4 tentang Protection for safety. Bahkan istilah yang berkaitan dengan tindakan proteksi seperti SELV yang bahasa Indonesianya adalah tegangan extra rendah pengaman digunakan sebagai istilah baku, demikian pula istilah PELV dan FELV. PELV adalah istilah SELV yang dibumikan sedangkan FELV adalah sama dengan tegangan extra rendah fungsional. Sistem kode untuk menunjukan tingkat proteksi yang diberikan oleh selungkup dari sentuh langsung ke bagian yang berbahaya, seluruhnya diambil dari IEC dengan kode IP (International Protection). Demikian pula halnya dengan pengkodean jenis sistem pembumian. Kode TN mengganti kode PNP dalam PUIL 1987, demikian juga kode TT untuk kode PP dan kode IT untuk kode HP. Bagian 4 tentang Perancangan instalasi listrik, dalam IEC 60364 Part 3 yaitu Assessment of General Characteristics, tetapi isinya banyak mengutip dari SAA Wiring Rules dalam section General Arrangement tentang perhitungan kebutuhan maksimum dan penentuan jumlah titik sambung pada sirkit akhir. Bagian 5 tentang Perlengkapan Listrik mengacu pada IEC 60364 Part 5: Selection and erection of electrical equipment dan standar NEC. Bagian 6 tentang Perlengkapan hubung bagi dan kendali (PHB) serta komponennya merupakan pengembangan Bab 6 PUIL 1987 dengan ditambah unsur unsur dari NEC. Bagian 7 tentang Penghantar dan pemasangannya tidak banyak berubah dari Bab 7 PUIL 1987. Perubahan yang ada mengacu pada IEC misalnya cara penulisan kelas tegangan dari penghantar. Ketentuan dalam Bagian 7 ini banyak mengutip dari standar VDE. Dan hal hal yang berkaitan dengan tegangan tinggi dihapus. Bagian 8 tentang Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus merupakan pengembangan dari Bab 8 PUIL 1987. Dalam PUIL 2000 dimasukkan pula klarifikasi zona yang diambil dari IEC, yang berpengaruh pada pemilihan dari perlengkapan listrik dan cara pemasangannya di berbagai ruang khusus. Ketentuan dalam Bagian 8 ini merupakan bagian dari IEC 60364 Part 7, Requirements for special installations or locations. Bagian 9 meliputi Pengusahaan instalasi listrik. Pengusahaan dimaksudkan sebagai perancangan, pembangunan, pemasangan, pelayanan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik serta proteksinya. Di IEC 60364, pemeriksaan dan pengujian awal instalasi listrik dibahas dalam Part 6: Verification. PUIL 2000 berlaku untuk instalasi listrik dalam bangunan dan sekitarnya untuk tegangan rendah sampai 1000 V a.b dan 1500 V a.s, dan gardu transformator distribusi tegangan menengah sampai dengan 35 kV. Ketentuan tentang transformator distribusi tegangan menengah mengacu dari NEC 1999. Pembagian dalam sembilan bagian dengan judulnya pada dasarnya sama dengan bagian yang sama pada PUIL 1987. PUIL 2000 tidak menyebut pembagiannya dalam Pasal, Subpasal, Ayat atau Subayat. Pembedaan tingkatnya dapat dilihat dari sistim penomorannya dengan digit. Contohnya Bagian 4, dibagi dalam 4.1; 4.2; dan seterusnya, sedangkan 4.2 dibagi dalam 4.2.1 sampai dengan 4.2.9 dibagi lagi dalam 4.2.9.1 sampai dengan 4.2.9.4. Jadi untuk menunjuk kepada suatu ketentuan, cukup dengan menuliskan nomor dengan jumlah digitnya. Seperti halnya pada PUIL 1987, PUIL 2000 dilengkapi pula dengan indeks dan lampiran lampiran lainnya pada akhir buku. Lampiran mengenai pertolongan pertama pada korban kejut listrik yang dilakukan dengan pemberian pernapasan bantuan, diambilkan dari standar SAA, berbeda dengan PUIL 1987. Untuk menampung perkembangan di bidang instalasi listrik misalnya karena adanya ketentuan baru dalam IEC yang dipandang penting untuk dimasukkan dalam PUIL, atau karena adanya saran, tanggapan dari masyarakat pengguna PUIL, maka dikandung maksud bila dipandang perlu akan menerbitkan amandemen pada PUIL 2000. Untuk menangani hal hal tersebut telah dibentuk Panitia Tetap PUIL. Panitia Tetap PUIL dapat diminta pendapatnya jika terdapat ketidakjelasan dalam memahami dan menerapkan ketentuan PUIL 2000. Untuk itu permintaan penjelasan dapat ditujukan kepada Panitia Tetap PUIL. PUIL 2000 ini diharapkan dapat memenuhi keperluan pada ahli dan teknisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai perancang, pelaksana, pemilik instalasi listrik dan para inspektor instalasi listrik. Meskipun telah diusahakan sebaik-baiknya, panitia revisi merasa bahwa dalam persyaratan ini mungkin masih terdapat kekurangannya. Tanggapan dan saran untuk perbaikan persyaratan ini sangat diharapkan. PUIL 2000 ini tidak mungkin terwujud tanpa kerja keras dari seluruh anggota Panitia Revisi PUIL 1987, dan pihak pihak terkait lainnya yang telah memberikan berbagai macam bantuan baik dalam bentuk tenaga, pikiran, sarana maupaun dana sehingga PUIL 2000 dapat diterbitkan dalam bentuknya yang sekarang. Atas segala bantuan tersebut Panitia Revisi PUIL mengucapkan terima kasih sebesar besarnya. DOWNLOAD KESELURUHAN PUIL 2000 klik disini

Media Pembelajaran Interaktif

2010-06-01T06:48:00.000-07:00

Tinjauan tentang Media Pembelajaran Interaktif Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia interaktif merupakan kata sifat, berasal dari kata interaksi yang berarti hal saling melakukan aksi; berhubungan; mempengaruhi; dan antarhubungan. Sedangkan program/media interaktif adalah suatu program yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi dalam suatu komputer sebagai inti sistem, sengaja dirancang dan secara terstruktur memberi peluang untuk terjadinya interaktifitas antara pengembang dengan pengguna secara fleksibel sehingga terjadi proses belajar (Hackbart, 1996). Menurut Simonson dan Thompson interaktif tidaknya suatu program pembelajaran dapat dilihat dari tingkatan respon/umpan balik. Dalam program/media pembelajaran interaktif seteleh siswa memberikan respon harus segera diberi umpan balik yang dapat berupa komentar, pujian, peringatan, atau perintah tertentu bahwa siswa benar atau salah. Umpan balik akan semakin menarik jika disertai ilustrasi suara atau gambar atau video klip. Gayestik (1992:17) menyatakan bahwa suatu sistem komunikasi interaktif berbasis komputer mampu menciptakan, menyimpan, menyajikan, dan mengakses kembali informasi berupa teks, grafik, suara, video atau animasi. Hal senada juga dikemukan oleh D’Aloisio (1998:1) media pembelajaran interaktif atau juga disebut dengan multimedia interaktif merupakan pengintegrasian lebih dari satu media, teks, grafik, suara, video dan animasi tetapi juga dapat mengendalikan penyampaian elemen-elemen media yang beragam. Dengan kata lain makna interaktif lebih menekankan pada proses pemberdayaan siswa untuk mengendalikan materi ajar dengan menggunakan komputer. Hubungan timbal balik antara komputer dengan pengguna dapat melalui alat-alat perantara seperti monitor, keyboard, mouse dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif adalah suatu media yang sengaja dirancang dengan komputer sebagai media inti sistemnya dan dalam proses pembelajaran pengguna sistem dapat memberikan respon/umpan balik ke siswa sehingga akan lebih menarik perhatian siswa dalam belajar. Dengan dikembangkannya media pmbelajaran interaktif diharapkan kemampuan guru baik dalam mengelola kelas ataupun menyampaikan materi pelajaran dapat lebih meningkat. Peningkatan kemampuan guru atau pendidik dalam proses belajar mengajar dapat dilihat melalui indikator keberhasilan yang dicapai oleh siswa dalam bentuk nilai, meningkatnya motivasi dan perhatian siswa, dan siswa lebih cepat dan mudah dalam menerima materi pelajaran yang disampaikan. Hal senada disampaikan oleh Djamarah (1997:120) yang menyatakan bahwa suatu proses belajar dianggap berhasil apabila: (1) daya serap terhadap materi pengajaran yang diberikan mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun kelompok, (2) perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran dicapai oleh siswa baik secara individu maupun secara kelompok.

Jenis dan Kriteria Media Pembelajaran

2010-05-29T06:44:00.001-07:00

Jenis dan Kriteria Memilih Media Pembelajaran Ada beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Pertama media yang diproyeksikan seperti proyektor “opaque”, OHP (Overhead Proyector), slide, proyektor filmstrip dan lain-lain. Media grafis atau gambar diam seperti gambar, foto, grafis, bagan atau diagram, poster, wallchart, dan sebagainya. Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk seperti padat, model penampang, model susun, dan sebagainya (Latuheru, 1988:41-66). Penggunaan media di atas tidak dilihat dari segi kecanggihannya, tetapi dari fungsi dan peranannya dalam membantu mempertinggi proses belajar. Media yang saat ini sedang berkembang adalah komputer, dengan menggunakan komputer dimungkinkan melaksanakan berbagai kegiatan seperti presentasi informasi dalam bentuk teks, grafik, simulasi, animasi, latihan-latihan, umpan balik, dan mengkonkritkan konsep-konsep yang bersifat abstrak (Mayub, 2004:2). Menurut Latuheru (1988:34), ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan media antara lain: karakteristik siswa, hakekat dari tujuan yang ingin dicapai, cara/pendekatan yang digunakan, hambatan-hambatan pada situasi pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran yang akan digunakan harus dipikirkan adanya kesesuaian antara siswa dan tujuan yang ingin dicapai, harus juga ada kesesuaian antara siswa dan bahan ajar. Bahan yang dipilih harus relevan dengan tujuan. Pemilihan media juga dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan situasi pembelajaran, seperti waktu penyiapan dan pelaksanaan pembelajaran, tenaga, dan biaya. Pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan dari adanya alternatif-alternatif pemecahan yang dituntut oleh tujuan.

Jenis dan Kriteria Media Pembelajaran

2010-05-29T06:44:00.000-07:00

Manfaat Media pembelajaran

2010-05-28T06:38:00.000-07:00

Arti dan Manfaat Media pembelajaran Beberapa ahli seperti Derek Rowntree, John M. Lannon, McKnown, dan Edgar Dale menyatakan pendapatnya tentang arti, manfaat dan fungsi media dalam dunia pendidikan (Latuheru, 1988:22), sebagi berikut:

Media pembelajaran membangkitkan motivasi belajar, menarik perhatian peserta didik.
Dengan menggunakan media pembelajaran peserta didik dapat mengulangi apa yang telah mereka pelajari.
Dengan menggunakan media pembelajaran dapat menyajikan data yang kuat dan terpercaya tentang sesuatu hal.
Media pembelajaran dapat merangsang peserta didik untuk belajar dengan penuh semangat.
Media pembelajaran dapat lebih mengaktifkan adanya respon dari peserta didik.
Dengan menggunakan media pembelajaran, dapat diharapkan adanya umpan balik (feedback) dengan segera.
Dengan menggunakan media pembelajaran, memudahkan dalam hal pengumpulan dan pengolahan data.
Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisien dalam waktu dan tenaga.

Selain beberapa manfaat yang disampaikan oleh ahli, media pembelajaran juga mempunyai manfaat praktis antara lain (Sadiman, 1984:54):

Media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkrit.
Media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu.
Media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia.
Media juga dapat menyajikan obyek pelajaran berupa benda atau peristiwa langka dan berbahaya ke dalam kelas
Informasi pelajaran yang disajikan dengan media yang tepat akan memberikan kesan mendalam dan lebih lama tersimpan pada diri siswa.

Definisi Media Pembelajaran

2010-05-27T06:27:00.000-07:00

Definisi Media Pembelajaran Pada umumnya dalam setiap bentuk komunikasi dibutuhkan suatu media tertentu. Kata ‘media’ adalah bentuk jamak dari “medium”, yang berasal dari bahasa Latin “medius” yang berarti “tengah”. Dalam bahasa Indonesia, kata “medium” dapat diartikan sebagai “antara” atau “sedang”. Pengertian media mengarah pada sesuatu yang mengantar/meneruskan informsi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Media adalah segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi (AECT Task Force, 1977:162) dikutip oleh Latuheru (1988:11). Gagne menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar (Latuheru, 1988:21). Sedangkan Olson (1974:12) mendefinisikan media sebagai teknologi untuk menyajikan, merekam, membagi, dan mendistribusikan simbol melalui rangsangan indera tertentu, disertai penstrukturan informasi. Istilah pembelajaran digunakan untuk menunjukkan usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja, dengan tujuan yang ditetapkan sebelum proses dilaksanakan, serta yang pelaksanaannya terkendali. National Education Association seperti dikutip AECT (1979) mendefinisikan media dalam lingkup pendidikan sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut (Miarso, 2004:457). Briggs (1970) menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana untuk memberikan rangsangan bagi si belajar supaya proses belajar terjadi (Miarso, 2004:458) Sesuatu dapat dikatakan sebagai media pembelajaran apabila digunakan untuk menyampaikan pesan dengan tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran. Jadi, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran adalah semua alat atau benda, bahan, ataupun metode atau teknik pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar, dengan maksud untuk menyampaikan informasi pembelajaran dari sumber kepada penerima dan berfungsi untuk meningkatkan efektifitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam rangka mencapai pembelajaran konstruktivistik diperlukan media untuk membantu peserta didik menyusun pengetahuan yang dipelajarinya. Penggunaan media dalam proses pembelajaram akan membantu seorang guru untuk menyampaikan materi yang diharapkan dengan mudah diserap oleh peserta didik. Media pembelajaran yang dimaksud adalah media yang mampu membuat peserta didik menggunakan sebanyak mungkin alat indera yang dimiliki. Makin banyak alat indera yang digunakan untuk mempelajari sesuatu, makin mudah diingat apa yang dipelajari. Media yang digunakan harus disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar, media digunakan untuk memperlancar arus komunikasi belajar mengajar yang dapat berupa pengetahuan, keahlian, skill, ide, pengalaman, dan sebagainya.

Variabel Penelitian (Treatment)

2010-05-26T02:38:00.000-07:00

Variabel Penelitian (Treatment) Menurut Suharsimi Arikunto (1998:99) variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Hajar (1999:156) yang mengartikan variabel adalah objek pengamatan atau fenomena yang diteliti. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi (1982:437) variabel adalah semua keadaan, faktor, kondisi, perlakuan, atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa dalam suatu penelitian eksperimen, membedakan variabel menjadi dua yaitu:

Variabel Eksperimen atau treatmen variabel yaitu kondisi yang hendak diselidiki bagaimana pengaruhnya terhadap gejala atau behaviour variable
Variabel non eksperimental yaitu variabel yang dikontrol dalam arti baik untuk kelompok eksperimental

Sedangkan Suharsimi Arikunto (1998:101) membedakan variabel menjadi dua yaitu variabel yang mempengaruhi disebut variabel penyebab, variabel bebas, atau independent variabel (X), dan variabel akibat yang disebut variabel tak bebas, variabel tergantung, variabel terikat, atau dependent variabel (Y).

pre-tes dan post-tes

2010-05-25T02:34:00.000-07:00

Pra-tes dan pasca-tes (pre-tes dan post-tes) Pra-tes dan Pasca-tes berasal dari istilah “Tes”. Tes adalah suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang didalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyatan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik (Zainal,2009:118). Dalam suatu penelitian, pra-tes dan pasca-tes instrumen soal tes yang digunakan adalah sama. Yang membedakan adalah waktu pengerjaan soal tes oleh peserta didik. Soal pra-tes diberikan atau dikerjakan oleh peserta didik sebelum materi pembelajaran diberikan atau belum adanya perlakuan pembelajaran dikelas. Tujuannya adalah untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum diberi variabel bebas (treatment) yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil belajar pada pasca tes (hasil belajar setelah treatment).

Validasi multimedia pembelajaran

2010-05-24T02:13:00.000-07:00

Validasi multimedia pembelajaran

Sugiyono menjelaskan bahwa validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan rasional, karena validasi disini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan (Sugiyono,2009:302) Validasi produk dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Selain itu juga dilakukan dengan forum diskusi yang terlebih dahulu peneliti mempresentasikan proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya.

Efektivitas Pembelajaran

2010-05-24T01:20:00.000-07:00

Tinjauan Tentang Efektivitas Pembelajaran Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990:219) dikemukakan oleh Mulyasa (2003:82) bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab membawa hasil. Keefektifan proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, upaya teknik, dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat dan cepat Nana Sudjana yang dikutip Zamtinah (2006:127-128). Faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran antara lain kemampuan guru dan menggunakan metode. Metode dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor tujuan, siswa, situasi, fasilitas dan pengajar itu sendiri. Semakin tepat dan baik penggunaan suatu metode dan media pembelajaran, maka akan semakin efektif pula pencapaian tujuan yang telah ditetapka, sehingga hasil belajar siswa lebih baik dan mantap Winarno Surakhmad, yang dikutip Zamtinah (2006:127-128). Lipham dan Hoeh yang dikutip Mulyasa (2003:83) meninjau efektivitas sebagai suatu kegiatan dari faktor pencapaian tujuan yang memandang bahwa efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama bukan pencapaian tujuan pribadi. Suatu organisasi dan lembaga, termasuk sekolah dikatakan efektif jika tujuan bersama dapat dicapai, dan belum bisa dikatakan efektif meskipun tujuan individu yang ada didalamnya dapat dipenuhi. Masalah efektivitas biasanya berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.Pengertian tersebut suatu pembelajaran dikatakan efektif jika pembelajaran tersebut mencapai tujuan. Soekarwati yang dikutip Suyatinah (2005:409-410) menyatakan bahwa keefektifan menunjuk pada evaluasi terhadap suatu proses yang menghasilkan suatu keluaran yang dapat diamati atau keberhasilan suatu program. Pembelajaran yang efektif akan terjadi apabila hubungan antara guru dan siswa baik. Bila guru membangun hubungan baik, guru tidak perlu berganti dari satu peran ke peran lain. Sebaliknya, apabila hubugan guru dan siswa tidak baik, teknik mengajar yang bagaimanapun baiknya tidak akan ada gunanya Gordon&Burch yang dikutip Suyatinah (2005:410). Dari pendapat tersebut, untuk menarik keterlibatan siswa dalam pembelajaran guru harus membangun hubungan baik, yaitu menjalin rasa saling menghormati dan saling pengertian. Hubungan yang baik akan membuat jembatan menuju gairah belajar siswa. Menurut Degeng yang dikutip Suyatinah (2005:410) keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian hasil belajar siswa. Ada empat kriteria yang dipakai untuk menetapkan keefektifan pembelajaran yaitu: (a) kecermatan penguasaan terhadap sesuatu yang dihadapai, (b) kecermatan unjuk kerja, (c) tingkat alih (d) tingkat retensi. Menurut Moh Uzer Usman yang dikutip Suyatinah (2005:410-411) dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif, sedikitnya lima jenis variabel yang menentukan keberhasilan siswa, yaitu: (1) melibatkan siswa aktif, (2) menarik minat, (3) membangkitkan motivasi siswa, (4) prinsip individual, dan (5) peragaan dalam pembelajaran. Dalam deskripsi tersebut tergambar bahwa keefektifan pembelajaran bukan saja bertalian dengan produk pembelajaran tetapi juga menunjuk pada proses pembelajaran. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota.

Desain multimedia

2010-05-23T01:25:00.000-07:00

Desain dalam pembuatan multimedia pembelajaran

Dalam artikel ini saya akan memberikan contoh desain pengembangan multimedia pembelajaran tutorial AutoCAD pada mata diklat Muatan Lokal di SMK.

Desain merupakan tahap melakukan pemikiran untuk mendapatkan cara terefektif dan efisien mengimplementasikan sistem dengan bantuan data yang didapatkan dalam tahap analisis. Tujuan tahapan desain adalah untuk mengidentifikasi tujuan pokok dari hasil yang ingin dicapai media pembelajaran interaktif. Di dalam desain akan didapatkan sebuah kerangka untuk mengimplementasikan sistem. Langkah desain menghasilkan desain materi, desain data, desain arsitektur, desain grafis, desain intro, desain outro, desain kontrol panel dan desain cover.

Desain materi adalah desain tata letak materi pembelajaran dalam halaman multimedia pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mempermudah siswa dalam mengakses atau memilih materi yang akan dipelajari.
Desain data mentranformasikan model domain informasi yang dibuat selama analisis ke dalam struktur data yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak. Desain data flow diagram system menggambarkan jalannya data melalui beberapa item modul yang akan diimplementasikan menjadi program atau bagian dari sistem sebenarnya.
Desain arsitektur menentukan hubungan di antara elemen-elemen struktural utama dalam program. Desain arsitektur dijabarkan dalam diagram alir program (flowchart) yang merupakan simbol-simbol khusus untuk menyatakan aliran proses program yang terkait dengan alur proses yang dikehendaki. Desain flowchart yang akan dibuat mengacu pada model struktur hirarki. Struktur hirarki memiliki dasar sebagai berikut:1). Kumpulan record-record yang secara logika terorganisir seperti struktur pohon dari atas ke bawah (berbentuk hirarki), 2). Lapisan paling atas bertindak sebagai induk dari segmen yang tepat berada di bawahnya, 3). Segmen yang berada di bawah dari suatu segmen lainnya merupakan anak dari segmen yang ada di atasnya.
Desain grafis menggambarkan bagaimana tampilan halaman multimedia tutorial AutoCAD akan dibuat. Desain grafis ini mengacu pada desain diagram alir. Tahap demi tahap tampilan halaman akan dirancang pada desain grafis ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah ahli program untuk mengimplementasikan setiap halaman yang akan digunakan sebagai setiap halaman multimedia tutorial AutoCAD.
Desain halaman pembuka (intro) adalah desain animasi masuk ke program multimedia tutorial AutoCAD. Animasi tersebut berupa teks, backsound dan gambar gerak dengan efek 3 dimensi. Tujuannya adalah untuk memberikan warna dan grafis multimedia tutorial AutoCAD yang menarik.
Desain halaman penutup adalah desain animasi keluar dari program multimedia pembelajaran tutorial AutoCAD. Animasi tersebut berupa teks, backsound dan gambar gerak dengan efek 2 dimensi. Tujuannya adalah untuk memberikan semangat dan salam penutup kepada siswa.
Desain kontrol panel adalah desain pengaturan dan rancangan tombol-tombol multimedia tutorial AutoCAD. Tujuannya adalah untuk mempermudah siswa/pengguna dalam menggunakan atau mengendalikan aktivitas program multimedia pembelajaran tutorial AutoCAD.
Desain cover DVD adalah desain tempat kaset DVD multimedia tutorial AutoCAD. Tujuannya adalah untuk melindungi keping kaset DVD dari kerusakan dan menjaga keawetan dari kaset DVD multimedia pembelajaran tutorial AutoCAD.

Pengujian Persyaratan Analisis

2010-05-22T01:20:00.000-07:00

Pengujian persyaratan analisis dilakukan apabila peneliti menggunakan analisis parametrik, maka harus dilakukan pengujian persyaratan analisis terhadap asumsi-asumsinya seperti homogenitas untuk uji perbedaan (komparatif) dan normalitas untuk uji korelasi (Riduwan,119:2009) 1. Uji homogenitas Menurut Riduwan (120:2009) menjelaskan bahwa uji homogenitas yang akan dilakukan dalam penelitian adalah dengan metode varians terbesar dibanding varians terkecil. Langkah pertama adalah mencari varians terbesar dan varians terkecil dengan rumus sebagai berikut: Langkah kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan rumus sebagai berikut: dk pembilang = n – 1 (untuk varians terbesar) dk penyebut = n – 1(untuk varians terkecil) dicari pada tabel F dengan taraf signifikan (α) = 0,05 Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: Jika F hitung ≥ F tabel berarti Tidak Homogen Jika F hitung ≤ F tabel berarti Homogen 2. Uji normalitas data Riduwan (121:2009) menjelaskan bahwa uji normalitas data dalam penelitian menggunakan metode Chi-Kuadrat. Langkah-langkah dalam menguji normalitas metode Chi-Kuadrat adalah sebagai berikut: Langkah pertama adalah mencari skor terbesar dan terkecil, Langkah kedua adalah mencari nilai rentangan (R) R = skor terbesar – skor terkecil Langkah ketiga adalah mencari banyaknya kelas (BK) BK = 1 + 3,3 log n (rumus strurgess) Langkah keempat adalah mencari panjang kelas (i) Langkah kelima adalah membuat tabulasi dengan tabel penolong Langkah keenam adalah mencari rata-rata (mean) Langkah ketujuh adalah mencari simpangan baku (standard deviasi) Langkah kedelapan adalah membuat daftar frekuensi Langkah kesembilan adalah mencari chi-kuadrat hitung ( hitung) Langkah terakhir adalah membandingkan hitung dengan tabel Jika hitung ≥ tabel berarti Tidak Homogen Jika hitung ≤ tabel berarti Homogen

Versi AutoCAD

2010-05-08T21:27:00.000-07:00

Versi AutoCAD

Autodesk merilis versi AutoCAD dengan tema yang berbeda pada setiap tahunnya. Versi AutoCAD yang telah dirilis hingga tahun 2009, adalah AutoCAD versi 11, AutoCAD versi 12, AutoCAD versi 13, AutoCAD versi 14, AutoCAD versi 2000, AutoCAD versi 2000i, AutoCAD versi 2004, AutoCAD versi 2005, AutoCAD versi 2006, AutoCAD versi 2007, AutoCAD versi 2008, AutoCAD versi 2009, AutoCAD versi 2010.

Keunggulan AutoCAD Dalam Desain Teknik

2010-05-07T21:20:00.000-07:00

Keunggulan AutoCAD Dalam Desain Teknik

Hal yang sangat spesifik dalam software AutoCAD adalah flesibilitas dan cara penggunaannya yang relatif mudah serta familier dalam segala bidang dan lapisan pengguna. AutoCAD bisa digunakan baik pada bidang desain, industri, pendidikan maupun bidang perencanaansebuah jaringan seperti perencanaan kota, perencanaan sebuah jaringan sarana dan prasarana, dan lain-lain.

Khususnya dalam desain teknik, peran AutoCAD sangat penting karena dalam proses pembuatan desain teknik seperti pembuatn desain teknik seperti pembuatan desain untuk mesin maupun peralatan industri yang lain, dibutuhkan tingkat presisi yang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan sebuah peralatan mesin akan kualitas dan kinerja dalam proses pembuatan dan operasional yang betul-betul bagus sehingga ukuran dan bentuknya betul-betul sesui dengan tuntutan dan keperluan. Hal ini hanya bisa dicapai dengan perencanaan dan proses produksi yang betul-betul berkualitas dan presisi. (Suparno,2006:4)

Selain itu AutoCAD 2006 memiliki kelebihan secara umum antara lain:

1. Akurasi. Dengan tingkat presisi hingga 13 digit, autocad memiliki tingkat akurasi jauh lebih sempurna dan terjamin dibanding dengan menggambar manual. Dalam gambar manual, akurasi gambar sangat ditentukan oleh ketelitian mata dan kecermatan tangan yang sangat memungkinkan terjadinya kesalahan.

2. Kepraktisan, Kemudahan, dan Kecepatan. Fasilitas penggambaran dan pengeditan yang semakin sempurna menjadikan autocad mampu menghasilkan jauh lebih cepat dibandingkan cara manual. Perintah Copy, Array, Block, dan sebagainya memungkinkan kita membuat dan mengedit gambar secara masal dan waktu cepat.

3. Kebersihan dan Kerapian. Dengan perintah pengeditan yang dimiliki AutoCAD, memungkinkan kita untuk merevisi dan memeriksa hasil gambar sebelum benar – benar dicetak, sehingga dihasilkan gambar yang bersih dan sempurna tanpa bekas – bekas pengeditan, penghapusan dan keringat atau kertas lecek seperti yang didapatkan pada gambar manual.

4. Ruang Kerja Tak Terbatas. Autocad memiliki ruang kerja tak terbatas. Koordinat tertinggi yang dapat dimasukkan adalah 1099. Sehingga kita dapat membuat gambar sebesar dan sebanyak apapun dalam ruang yang sama. Kita dapat mencetaknya bagian per bagian atau sekaligus dengan skala yang tepat.

5. Fleksibilitas Skala. Autocad memungkinkan satu gambar dicetak berkali – kali dengan skala yang berbeda – beda tanpa harus membuat ulang gambar tersebut. Hal yang tidak dapat dilakukan pada gambar manual. Dengan pengaturan skala yang tepat saat mencetak, kita juga dapat bebas memilih satuan yang digunakan dalam gambar, apakah mm, cm, meter, km, inci, dan sebagainya.

6. Dokumentasi. Dengan sistem penyimpanan file, hasil gambar akan tersimpan secara permanen. Kita dapat dengan mudah dan cepat duplikasinya dan merevisinya kelak bila ada perubahan desain tanpa harus membuat gambar dari awal lagi. Dengan media penyimpan flash disk atau CD kita dapat membawa – bawa gambar dengan mudah dan di edit dimana saja.

AutoCAD Sebagai Perangkat Digital

2010-05-07T21:07:00.000-07:00

AutoCAD Sebagai Perangkat Digital

Apabila dilihat dari proses perkembangan teknologi yang serba “computerized” seperti sekarang ini maka keberadaan dan kwalitas desain maupun pembuatannya yang dilakukan secara manual memperlihatkan sejumlah besar kekurangan. Hal ini terjadi karena pada proses pembuatan desain secara manual, seluruh proses dan peralatan sepenuhnya hanya melibatkan tenaga manusia. Untuk itu, apabila kesalahan dan kekurangan, akan sulit untuk bisa diperbaharui dengan cepat dan akurat. (Suparno,2006:3)

Sebagai perangkat digital yang bisa digunakan yang bisa dipergunakan dalam segala bidang pembuatan desain, mulai desain grafishingga desain untuk bidang manufaktur, AutoCAD menawarkan fleksibilitas yang sangat tinggi. Hasil gambar mempunyai tingkat presisi yang tinggi dan mudah disimpan dengan berbagai media penyimpan maupun ditransfer ke pihak lain pabila pengguna bekerja by team dalam mengerjakan suatu proyek desain. (Suparno,2006:3)

Sejarah AutoCAD

2010-05-06T21:01:00.000-07:00

Sejarah AutoCAD

AutoCAD merupakan sebuah program CAD yang sangat terkenal dan familier dewasa ini karena menawarkan berbagai keunggulan yang mempermudah pekerjaan desainer dan drafter dalam memvisualisasikan ide dan gagasannya. Sejak diciptakan pada tahun 1982 oleh Autodesk Corporation hingga peluncuran rilis terbaru, AutoCAD mengalami perkembangan yang sangant berarti bagi kehidupan kita maupun dunia pendidikan bahkan mempunyai peran yang sangat besar bagi perkembangan industri manufacturing saat ini, baik sebagai perangkat Bantu dalam pembuatan rancangan maupun dalam proses produksi. Sebagai salah satu jenis software CAD, AutoCAD merupakan sebuah program aplikasi (software) yang bisa digunakan untuk menggambar dan mendesain gambar, seperti pemodelan gambar umum, gambar arsitektur, mesin, sipil, elektro dan lain-lain. Disini, program AutoCAD mempunyai kemudahan dan keunggulan untuk membuat atau memodifikasi gambar dengan cepat dan akurat.

Fasilitas yang dimiliki AutoCAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi sangat lengkap. Itu sebabnya AutoCAD menjadi program desain terpopuler dibandingkan program-program yang lain dewasa ini. Sebuah hasil karya desain yang dibuat dengan AutoCAD akan mudah diedit bila terdapat kesalahan. Lay out gambar pun sangat variatif dan skala dapat diubah sesui ukuran kertas (fleksibel). Begitu pula proses penyimpanannya (dokumentasi) yang sangat praktis.

Selain yang disebutkan diatas, AutoCAD juga masih mempunyai keunggulan lain, yaitu kemampuan menghasilkan gambar yang bisa digabung dengan software lain (software desain grafis seperti Corel maupun software animasi seperti 3D Studio Max dan 3D VIZ). Kemampuan tersebut memberi nilai lebihpada software AutoCAD tersebut, khususnya untuk dijadikan perangkat Bantu dalam pembuatan desain dan pemodelan dengan bantuan computer (computerized). (Suparno,2006:1)

Gambaran tentang kelebihan dan fleksibilitas dari AutoCAD serta kronologis perkembangannya tersebut akan semakin memperkuat predikat AutoCAD sebagai software CAD yang familier dan paling terkenal saat ini. (Suparno,2006:2)

AutoCAD

2010-05-05T20:56:00.000-07:00

AutoCAD

AutoCAD merupakan perangkat lunak (software) program CAD (Computer Aided Design) atau desain berbantuan computer yang digunakan untuk menggambar dan merancang bangun. AutoCAD dibuat oleh perusahaan perangkat lunak raksasa Amerika Serikat, Didirikan pada tahun 1982, Autodesk bermarkas di San Rafael, California. Autodesk dan AutoCAD adalah salah satu merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Autodesk, Inc, di Amerika Serikat atau negara lain.

Autodesk Inc. AutoCAD banyak dipergunakan karena memiliki kemudahan dalam penggunaan, lengkap fasilitasnya dan bersifat universal. Dalam AutoCAD terdapat bahasa pemprograman Visual LISP, dengan menggunakan Visual LISP suatu aplikasi tambahan yang bersifat spesifik untuk tugas tertentu dapat dibuat. Selain dapat menggunakan bahasa Visual LISP, anda juga dapat menggunakan program Visual Basic Application (VBA).

Pengertian tutorial 2

2010-05-04T20:41:00.000-07:00

Pengertian tutorial (bagian 2) Agar tutorial tidak terjebak dalam situasi pembelajaran biasa, terbina hubungan bersetara, mampu memainkan peran-peran di atas, dan tutorial berjalan efektif, tutor perlu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berfungsi untuk: (1) membangkitkan minat siswa terhadap materi yang sedang dibahas, (2) menguji pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, (3) memancing siswa agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan tutorial, (4) mendiagnosis kelemahan-kelemahan siswa, dan (5) menuntun siswa untuk dapat menjawab masalah yang sedang dihadapi (Hyman, dalam Suroso, 1992). Tutor juga menstimulasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembahasan: (1) masalah yang ditemukan siswa dalam mempelajari modul; (2) kompetensi atau konsep esensial mata diklat; (3) persoalan yang terkait dengan unjuk kerja (praktik/praktikum) siswa di dalam/di luar kelas tutorial; dan (4) masalah yang berkaitan dengan profesi keguruan yang ditemukan ketika siswa menjalankan tugas sehari-hari sebagai guru.

Untuk mendukung pelaksanaan peran dan fungsi-fungsi di atas, tutor perlu menguasai secara trampil sejumlah keterampilan dasar tutorial, yakni: (1) membuka dan menutup tutorial; (2) bertanya lanjut; (3) memberi penguatan; (4) mengadakan variasi; (5) menjelaskan; (6) memimpin diskusi kelompok kecil; (7) mengelola kelas; dan (8) mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kedelapan jenis keterampilan dasar tutorial ini pada dasarnya sama dengan keterampilan dasar mengajar, yang diadaptasi dari perangkat “Sydney Micro Skills” yang dikembangkan oleh Sydney University tahun 1973.

Tutorial merupakan format sajian suatu multimedia pembelajaran. Format sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi yang berisi suatu konsep disajikan dengan teks, gambar, baik diam atau bergerak dan grafik. Pada saat yang tepat, yaitu ketika dianggap bahwa pengguna telah membaca, menginterpretasikan dan menyerap konsep itu, diajukan serangkaian pertanyaan dan praktek. Jika jawaban atau respon pengguna bisa, kemudian dilanjutkan dengan materi berikutnya. Jika jawaban atau respon pengguna belum bisa, maka pengguna harus mengulang memahami konsep tersebut secara keseluruhan ataupun pada bagian-bagian tertentu saja (remedial). Kemudian pada bahagian akhir biasanya akan diberikan serangkaian pertanyaaan yang merupakan tes untuk mengukur tingkat pemahaman pengguna atas konsep atau materi yang disampaikan.

Pengertian tutorial

2010-05-03T20:38:00.000-07:00

Pengertian tutorial

Tutorial AutoCAD (tutoring) adalah bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik oleh tutor kepada siswa (tutee) untuk membantu kelancaran proses belajar madiri siswa secara perorangan atau kelompok berkaitan dengan materi ajar AutoCAD 2006 dengan bantuan perangkat multimedia. Tutorial dilaksanakan secara tatap muka atau jarak jauh berdasarkan konsep belajar mandiri.

Konsep belajar mandiri dalam tutorial mengandung pengertian, bahwa tutorial merupakan bantuan belajar dalam upaya memicu dan memacu kemandirian, disiplin, dan inisiatif diri mahasiswa dalam belajar dengan minimalisasi intervensi dari pihak pembelajar/tutor. Prinsip pokok tutorial adalah “kemandirian siswa” (student’s independency). Tutorial tidak ada, jika kemandirian tidak ada. Jika siswa tidak belajar di rumah, dan datang ke tutorial dengan ‘kepala kosong’, maka yang terjadi adalah “sekolah” biasa, bukan tutorial. Dengan demikian, secara konseptual tutorial perlu dibedakan secara tegas dengan “sekolah” (school) yang umum berlaku di sekolah tatap muka, di mana peran guru sangat besar.

Peran utama tutor dalam tutorial adalah: (1) “pemicu” dan “pemacu” kemandirian belajar siswa, berpikir dan berdiskusi; dan (2) “pembimbing, fasilitator, dan mediator” siswa dalam membangun pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan akademik dan profesional secara mandiri, dan/atau dalam menghadapi atau memecahkan masalah-masalah dalam belajar mandirinya; memberikan bimbingan dan panduan agar siswa secara mandiri memahami materi mata diklat; memberikan umpan balik kepada siswa secara tatap muka atau melalui alat komunikasi; memberikan dukungan dan bimbingan, termasuk memotivasi dan membantu siswa mengembangkan keterampilan belajarnya.

Prinsip-prinsip Tutorial

2010-05-02T20:36:00.000-07:00

Prinsip-prinsip Tutorial

Beberapa prinsip dasar tutorial yang sebaiknya dipahami oleh tutor agar penyelenggaraan tutorial yang efektif, dan tidak terjebak pada situasi perkuliahan biasa, adalah:

1. interaksi tutor-tutee sebaiknya berlangsung pada tingkat metakognitif, yaitu tingkatan berpikir yang menekankan pada pembentukan keterampilan “learning how to learn” atau “think how to think” (mengapa demikian, bagaimana hal itu bisa terjadi, dsb).

2. tutor harus membimbing tutee dengan teliti dalam keseluruhan langkah proses belajar yang dijalani oleh tutee.

3. tutor harus mampu mendorong tutee sampai pada taraf pengertian (understanding) yang mendalam sehingga mampu menghasilkan pengetahuan (create) yang tahan lama.

4. tutor seyogianya menghindarkan diri dari pemberian informasi semata (transfer of knowledge/information), dan menantang tutee untuk menggali informasi/pengetahuan sendiri dari berbagai sumber belajar dan pengalaman lapangan.

5. tutor sebaiknya menghindarkan diri dari upaya memberikan pendapat terhadap kebenaran dan kualitas komentar atau sumbang pikiran (brainstroming) tutee.

6. tutor harus mampu menumbuhkan diskusi, komentar dan kritik antartutee, sehingga dapat meningkatkan kemampuan intelektual, psikomotorik, sikap demokrasi, kerjasama, dan interaksi antartutee.

7. segala kuputusan dalam tutorial sebaiknya diambil melalui proses dinamika kelompok di mana setiap tutee dalam kelompok memberikan sumbang pikirannya.

8. tutor sebaiknya menghindari pola interaksi tutor-tutee, dan mengembangkan pola interaksi tutee-tutee.

9. tutor perlu melakukan pelacakan lebih jauh (probing) terhadap setiap kebenaran jawaban atau pendapat tutee, untuk lebih meyakinkan tutee atas kebenaran jawaban atau pendapat yang dikemukakan tutee. (Anda yakin demikian, mengapa, apa alasannya?).

10. tutor seyogianya mampu membuat variasi stimulasi/rangsangan untuk belajar, sehingga tutee tidak merasa bosan, jenuh, dan/atau putus asa.

11. tutor selayaknya memantau kualitas kemajuan belajar tutee dengan mengarahkan kajian sampai pada taraf pengertian yang mendalam (indepth understanding).

12. tutor perlu menyadari kemungkinan munculnya potensi masalah interpersonal dalam kelompok, dengan segera melakukan intervensi skala kecil untuk memelihara efektivitas proses kerja dan dinamika kelompok. tutor perlu senantiasa bekerjasama (power with) dengan tutee, dan selalu bertanggungjawab atas proses belajar dalam kelompok. Akan tetapi, sewaktu-waktu tutor juga harus lepas tangan (power off) bila proses belajar tutee telah berjalan dengan baik.

Model-model Tutorial

2010-05-01T20:31:00.000-07:00

Model-model Tutorial

Model tutorial adalah suatu analog konseptual tentang tutorial yang digunakan untuk menyarankan bagaimana sebuah proses tutorial selayaknya dilakukan. Model tutorial juga dapat diartikan sebagai sebuah struktur konseptual tentang tutorial yang dapat membantu memberikan bimbingan atau arahan kepada tutor di dalam mengelola dan mengembangkan aktivitas tutorial, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif. Sebuah model tutorial, dikembangkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan filosofis, psikologis, sosial, kultural tentang hakikat tutee, tutor, materi, dan sebagainya.

Konsep Tutorial

2010-04-30T20:27:00.000-07:00

Konsep Tutorial

Model ini digunakan untuk menyajikan materi secara utuh kepada siswa melalui konsep mastery learning atau belajar tuntas. Ketentuan umum dalam model ini bias dikembangkan untuk materi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Informasi baru

2. Bersifat konsep

3. Luas dan mendalam

4. Memerlukan kontrol dan mastery learning

5. Berhubungan antara bagian pokok materi yang satu dengan yang lainnya.

6. Memungkinkan dipelajari secara berulang.

7. Memiliki pola berfikir dan arah pembelajaran bercabang (branching).

8. Membutuhkan kontrol waktu dalam setiap segmen materi atau martery learning secara keseluruhan.

9. Menekankan pada pengoptimalan pencapaian aspek kognitif

Ciri tutorial

2010-04-29T20:12:00.000-07:00

Ciri model tutorial

Terdapat beberapa hal yang menjadi cirri model tutorial, dimana materi pelajaran dikemas dalam bentuk prosedur sebagai berikut:

1) Pendahuluan. Pendahuluan berisi identitas mata pelajaran, identitas programer, judul, pokok materi pelajaran, petunjuk atau langkah pembelajaran yang harus ditempuh.

2) Pokok materi. Materi yang dikemas dalam bentuk skrip tutorial ini dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu bagian uraian materi (content) dan bagian evaluation. Perbandingan antara luas materi dan banyaknya evaluasi untuk setiap frame harus diselaraskan, dengan demikian tidak ada ketentuan baku bahwa setiap uraian materi harus berapa jumlah soalnya. Bentuk soal yang biasa dikontruksi adalah multiple choice atau pilihan ganda dengan option (a); (b); (c); dan (d). Hal ini dilakukan guna memudahkan desain link atau keterhubungan antar deteksi jawaban benar atau salah dengan statement yang diperlukan, misalnya jika jawaban adalah (a), maka benar atau salahnya jawaban (a)yang pilih ini akan memungkinkan statement apa yang bisa dimunculkan, misalnya muncul statement sebagai respon “betul:, maka proses jawaban akan terus berlanjut. Sebaliknya jika jawaban (a) itu adalah “kurang tepat”, maka belajar harus diulang atau peserta didik harus mengulang kembali materi yang ditanyakan tersebut.

3) Jenis balikan atau respon. Sebagai mana dijelaskan pada bagian 2), bahwa dalam tutorial diperlukan adanya desain balikan atau respon terhadap jawaban-jawaban yang diberikan peserta didik dalam menjawab pertanyaan yang diberikan.

4) Deteksi jawaban salah atau betul. Untuk memberikan gambaran hasil akhir dari sejumlah pertanyaan yang disajikan dan dijawab siswa dan skor-skor akan diperlihatkan diakhir program, sehingga berapa kali ia menjawab salah atau mengulang materi (membaca materi kembali), dan berapa kali ia menjawab dengan benar.

5) Soal formatif. Atau yang lebih dikenal dengan UTS, bisa disajikan secara tersendiri di luar prosedur tutorial. Di mana soal evaluasi ini tersendiri dibuat atau memiliki icon yang dirancang khusus dalam menu utama dari model tutorial tersebut.

6) Melihat hasil. Melihat hasil merupakan salah satu kontrol terhadap mastery learning peserta didik dalam menyelesaikan semua materi pembelajaran beserta soal-soal yang disajikan dalam model tutorial. Di mana pada bagian ini bisa didesain dalam bentuk skor angka atau grafik benar dan salah.

Tutorial dalam media pembelajaran

2010-04-27T19:57:00.000-07:00

Komponen Tutorial

1) Pengenalan

a) Judul program (title page). Suatu program tutorial di awali dengan tampilan halaman judul atau bentuk-bentuk lain

b) Identitas program. Prompt atau acuan digunakan untuk memandu siswa dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan siswa.

c) Objektifitas penyajian (presentasi of objektif). Pada bagian ini disajikan tujuan umum dan tujuan khusus dari materi program yang akan dirancang.

d) Petunjuk (direction). Petunjuk yang berisi informasi cara menggunakan program yang dibuat diusahakan agar siswa mampu mengoperasikan program tersebut.

e) Stimulsi prioritas pengetahuan (stimulating prior knowledge). Priritas penmgetahuan berguna sebagai appersepsi. Dalam program tutorial yang akan dikembangkan bentuk dari stimulus prioritas pengetahuan dapat berupa synopsis dari materi yang terdapat pada dalam program.

f) Inisial kontrol (initial student control). Tampilan inisial kontrol berisi pilihan bagi siswa untuk menggunakan program.

2) Penyampaian informasi

a) Mode penyajian atau mode presentasi. Penyajian materi atau disebut dengan presentasi, merupakan bentuk penyajian informasi pembelajaran yang akan dibuat. Mode umum dari penyajian informasi biasanya mempergunakan informasi visual selain teks seperti gambar, grafik, foto dan image yang dianimasikan.

b) Panjang teks penyajian. Informasi pembelajaran yang disampaikan dalam program tutorial yang akan dibuat harus benar-benar berisi materi pokok dalam bentuk kata-kata esensial. Demikian juga dalam menyajikan informasi dalam bentuk grafik, animasi dan warna harus sesui dengan kemempuan monitor untuk menyajikannya (dukungan kartu VGA komputer)

c) Grafik dan animasi. Pembuatan grafik dan animasi dalam program yang akan dibuat ditujukan untuk menambah pemahaman siswa terhadap materi dan fokus informasi pada materi yang disajikan. Penggunaan obyek gambar, grafik, animasi digunakan sebagai penguat informasi, yang disajikan. Grafik dan animasi sangat efektif untuk menambah sistem belajar dengan komputer yang mampu menjelaskan sesuatu yang dibatasi ruang gerak dan waktu.

d) Warna dan penggunaannya. Seperti halnya dalam model drill bahwa penggunaan warna sangat berhubungan dengan presentasi grafik, obyek, dimana warna harus dapat memberikan kesan penguatnya. Penggunaan warna yang sesui akan berguna untuk menarik perhatian dan memfokuskan perhatian dan pemahaman siswa terhadap informasi materi pembelajaran yang disajikan. Warna harus berfungsi sebagai acuan, bukan sebagai bagian yang diutamakan dalam proses pembelajaran.

3) Pertanyaan dan respon-respon

Adanya pertanyaan dalam program tutorial dimasudkan agar siswa selalu memperhatikan materi yang dipelajarinya, serta untuk menilai sejauh mana kemampuan siswa untuk mengingat dan memahami pelajaran tersebut. Pertanyaan yang diberikan dapat berbentuk benar salah, menjodohkan, pilihan ganda atau dalam bentuk jawaban singkat sedangkan respon diberikan untuk menganalisis jawaban siswa.

4) Penilaian respon

Penilaian jawaban merupakan proses mengevaluasi respon agar feedback dapat diberikan siswa. Fungsi penilaian berfungsi untuk mengevaluasi hasil belajar siswa serta membuat keputusan apakah proses belajar dapat dilakukan ke proses berikutnya atau diulang kembali.

5) Pemberian balikan respon

Feed back atau umpan balik diberikan sebagai reaksi terhadap respon yang diberikan siawa. Umpan balik dapat berupa pesan-pesan dalam bentuik teks dan bentuk ilustrasi grafik. Fungsi adanya umpan balik adalah untuk menginformasikan apakah respon yang diberikan siswa tepat atau tidak. Jika respon yang diberikan siswa benar program akan memberikan reinforcement (penguatan) bagi siswa, namun jika respon siswa salah, maka program akan memberikan keterangan punishment (hukuman) bahwa respon yang diberikannya salah.

6) Remediation (pengulangan)

Penyajian materi kembali bagi siswa yang belum memehami materi yang dipelajarinya. Prosedur pengulangan yang paling umum adalah mengulangi informasi yang pernah dilihat siswa.

7) Segment pengaturan pelajaran

Program tutorial pola dasarnya mengikuti pola pengajaran berprograma tipe branching. Pencabangan diatur sebelumnya dan dibuat dengan menu yang banyak pilihan.

8) Penutup

Penutupan tutorial dilengkapi dengan ringkasan tentang informasi pelajaran. Ringkasan dapat berupa point-point utama, sebuah paragraph tentang tujuan pembelajaran. Jika program sudah mengumpulkan tentang data kemampuan hasil belajar siswa dan rekomendasi untuk pembelajaran selanjutnya.

media pembelajaran praktek gambar teknik

2009-08-10T12:26:00.000-07:00

download contoh media pembelajaran untuk mendukung praktek gambar teknik dengan autocad lengkap dengan RPP dan media pembelajaran. Anda harus menyiapkan Ms office 2007. Naskah produksi media.doc rpp kooperatif.docx media pembelajaran.pptx

Type of file:	File
Location:	My 4shared
Size:	2,177 KB (2,229,414 bytes)

download klik disini

Pengendalian Sosial

2009-08-02T13:11:00.000-07:00

Pengertian Pengendalian Sosial Manusia dalam kehidupannya akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam berinteraksi tersebut adakalanya timbul masalah, misalnya terjadi salah paham lalu berkelahi. Benar tidak ? Bagaimana kalau timbul masalah ? Tentunya kita semua berharap masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan akan kembali pada situasi dan kondisi semula, sehingga akan terwujud suatu keseimbangan sosial (social equilibrium). Untuk menciptakan keseimbangan sosial tersebut diperlukan upayaupaya menghilangkan penyimpangan-penyimpangan sosial seperti yang pernah Anda pelajari dari modul terdahulu. Agar Anda mudah mengerti, perhatikan gambar di bawah ini.............dst

Type of file:	File
Location:	My 4shared
Size:	758 KB (776,274 bytes)

download lebih lengkap klik disini

Diferensiasi Sosial

2009-07-26T13:07:00.000-07:00

Pengertian Diferensiasi Sosial Kalau kita memperhatikan masyarakat di sekitar kita, ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita jumpai. Perbedaan-perbedaan itu antara lain dalam agama, ras, etnis, clan (klen), pekerjaan, budaya, maupun jenis kelamin. Perbedaan-perbedaan itu tidak dapat diklasifikasikan secara bertingkat/vertikal seperti halnya pada tingkatan dalam lapisan ekonomi, yaitu lapisan tinggi, lapisan menengah dan lapisan rendah. Perbedaan itu hanya secara horisontal. Perbedaan seperti ini dalam sosiologi dikenal dengan istilah Diferensiasi Sosial. Diferensiasi adalah klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama. Pengertian sama disini menunjukkan pada penggolongan atau klasifikasi masyarakat secara horisontal, mendatar, atau sejajar. Asumsinya adalah tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya. Pengelompokan horisontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis (suku bangsa), klen dan agama disebut kemajemukan sosial, sedangkan pengelompokan berasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial......dst

Type of file:	File
Location:	My 4shared
Size:	391 KB (400,277 bytes)

download artikel yang lebih lengkap klik disini

Penyimpangan Sosial

2009-07-19T13:00:00.000-07:00

1. Pengertian Penyimpangan Sosial Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, sadar atau tidak sadar pernah kita alami atau kita lakukan. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan (deviation) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri (conformity) terhadap kehendak masyarakat. Bagaimana, apakah Anda dapat memahami? Atau belum, marilah kita pelajari beberapa definisi para ahli, untuk memperjelas pengertian penyimpangan sosial. Definisi-definisi penyimpangan sosial: a. James W. Van Der Zanden: Penyimpangan perilaku merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. b. Robert M. Z. Lawang: Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang.......dst.

Type of file:	File
Location:	My 4shared
Size:	422 KB (432,490 bytes)

download yang lebih lengkap klik disini

golongan sosial

2009-07-12T12:34:00.000-07:00

KELAS SOSIAL, STATUS SOSIAL, PERANAN SOSIAL DAN PENGARUHNYA Setelah mempelajari kegiatan belajar 1 ini Anda diharapkan dapat: 1. mendefinisikan kelas sosial atau golongan sosial; 2. mengklasifikasikan kelas sosial atau golongan sosial; 3. menjelaskan pengertian status sosial; 4. menyebutkan cara-cara memperoleh status; 5. menarik kesimpulan akibat adanya status; 6. menguraikan pengertian peranan sosial/role; 7. mengklasifikasikan cakupan peranan; 8. menyebutkan fungsi peranan sosial. 1. Pengertian Kelas Sosial atau Golongan Sosial Berdasarkan karakteristik Stratifikasi sosial, dapat kita temukan beberapa pembagian kelas atau golongan dalam masyarakat. Istilah kelas memang tidak selalu memiliki arti yang sama, walaupun pada hakekatnya mewujudkan sistem kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Pengertian kelas sejalan dengan pengertian lapisan tanpa harus membedakan dasar pelapisan masyarakat tersebut. Kelas Sosial atau Golongan sosial mempunyai arti yang relatif lebih banyak dipakai untuk menunjukkan lapisan sosial yang didasarkan atas kriteria ekonomi. Jadi, definisi Kelas Sosial atau Golongan Sosial ialah: Sekelompok manusia yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. 2. Pembagian Kelas Sosial atau Golongan Sosial Pembagian Kelas Sosial terdiri atas 3 bagian yaitu: a. Berdasarkan Status Ekonomi. 1) Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi kelas atau golongan: - Golongan sangat kaya; - Golongan kaya dan; - Golongan miskin.........dan seterusnya

Type of file:	File
Location:	My 4shared
Size:	285 KB (292,322 bytes)

anda dapat melihat seluruh artikel klik disini

Psikologi pendidikan

2009-07-07T14:24:00.000-07:00

Psikologi pendidikan

Psikologi pendidikan adalah studi tentang bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, pengajaran yang psikologi, psikologi sosial dan sekolah sebagai organisasi. Meskipun istilah "psikologi pendidikan" dan "sekolah psikologi" sering digunakan interchangeably, peneliti dan theorists yang mungkin diidentifikasi sebagai psikolog pendidikan, sementara praktisi di sekolah atau sekolah yang berhubungan dengan pengaturan yang diidentifikasi sebagai psikolog sekolah. Pendidikan psikologi prihatin dengan proses pendidikan di kalangan masyarakat umum dan sub-populasi berbakat seperti anak-anak dan orang-orang tertentu terganggu cacat. Pendidikan psikologi sebagian dapat dipahami melalui hubungan dengan disiplin lainnya. Hal ini terutama informasi oleh psikologi, laher hubungan ke disiplin yang sejalan dengan hubungan antara obat-obatan dan biologi. Pendidikan psikologi pada gilirannya memberitahu berbagai specialities pendidikan dalam studi, termasuk desain instruksional, teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum, organisasi belajar, pendidikan khusus dan manajemen kelas. Psikologi pendidikan mengacu baik dan kontribusi dari ilmu kognitif dan belajar ilmu. Di perguruan tinggi, departemen pendidikan psikologi biasanya housed di fakultas pendidikan, akuntansi mungkin untuk perwakilan kurangnya pendidikan psikologi konten dalam pengantar buku psikologi. .....dst download artikel lebih lengkap

STRATIFIKASI SOSIAL

2009-07-05T12:51:00.000-07:00

STRATIFIKASI SOSIAL Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 ini Anda diharapkan dapat: 1. mendata pengaruh Diferensiasi sosial dan Stratifikasi sosial yang terdapat dalam masyarakat, 2. menarik kesimpulan sikap yang relevan dalam masyarakat akibat perbedaan Status dan Peranan Sosial. 1. Pengaruh Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat A. Pengaruh Diferensiasi Sosial Pada Modul terdahulu Anda telah mempelajari Diferensiasi Sosial. Masih ingatkah Anda perbedaaan antara Kemajemukan Sosial dengan Heterogenitas Sosial? Ada dua hal dalam Diferensiasi Sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Mari kita bahas: a. Kemajemukan Sosial : pengelompokkan masyarakat secara horisontal yang didasarkan pada adanya perbedaan Ras, Etnis (suku bangsa), klen, agama dsbnya. Kemajemukan masyarakat Indonesia terbentuk karena beberapa hal seperti:

Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa ribu pulau besar kecil dari barat sampai ke timur yang kemudian tumbuh menjadi satu kesatuan sukubangsa yang melahirkan berbagai ragam budaya.
Indonesia terletak antara dua titik silang samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak strategis ini merupakan daya tarik bagi bangsa-bangsa asing datang dan singgah di wilayah ini sehingga Amalgamasi (perkawinan campur) dan Asimilasi (perbauran budaya) diantara kaum pendatang dan penduduk asli maupun antara kaum pendatang sendiri terjadi. Hal demikian membuat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras, etnis dan sebagainya.
Iklim yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain menimbulkan perbedaan mata pencaharian penduduknya. Contoh: orang yang tinggal di wilayah pedalaman cenderung bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan yang tinggal di wilayah pantai sebagai nelayan/pelaut.........dst.

Type of file:	File
Location:	My 4shared
Size:	285 KB (292,322 bytes)

download klik disini

JENIS DAN METODA PENILAIAN

2009-06-30T00:05:00.000-07:00

JENIS DAN METODA

PENILAIAN

Oleh: Sbfas Package-A SJSEP

1. Kawasan Tujuan Pendidikan

Bloom merumuskan tujuan-tujuan pendidikan sebagai berikut:

1.1. Kawasan Kognitif, mencakup: pengetahuan, pengertian, aplikasi, analisa,

sintesa, dan evaluasi

1.2. Kawasan Afektif, mencakup: menerima, menjawab, menilai, organisasi,

karakterisasi dari nilai atau kelompok nilai

1.3. Kawasan Psikomotor, mencakup: persepsi, kesiapan, respon terpimpin,

mekanisme, dan respon kompleks

Gagne merumuskan tujuan-tujuan pendidikan sebagai berikut:

1.1. Kemampuan intelektual, mencakup kemampuan diskriminasi, konsep nyata,

mendefinisikan, peraturan dan susunan peraturan yang lebih tinggi

(menggunakan dalil/hukum)

1.2. Strategi kognitif, menghasilkan suatu pemecahan soal

1.3. Informasi verbal, untuk menyatakan sesuatu secara oral

1.4. Keterampilan motoris, melaksanakan atau menjalankan sesuatu

1.5. Sikap, kemampuan untuk memilih sesatu

2. Substansi Yang Dinilai

Penilaian perlu dilakukan pada semua substansi atau mata pelajaran yang ada pada Sekolah, baik mata pelajaran yang di Ebtanaskan maupun yang tidak. Beberapa mata pelajaran yang perlu dilakukan penilaian antara lain: Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah, Ekonomi, Geografi), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKN, Ilmu Pengetahuan Alam (Biologi dan Fisika), Penjaskes, Muatan Lokal, dan sebagainya.

Apabila dikaitkan dengan taksonomi tujuan pendidikan, maka di antara mata pelajaran tersebut terdapat perbedaan penekanan atau dominasi taksonomi, meskipun pada setiap mata pelajaran mencakup kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebagai contoh, mata pelajaran Matematika lebih menekankan pada penguasaan kognitif atau kemampuan intelektual. Pada mata pelajaran IPA disamping kemampuan kognitif juga menekankan keterampilan psikomotor dan afektif. Pada mata pelajaran Penjaskes tidak hanya menekankan pada aspek keterampilan fisik semata, namun aspek afektif juga sangat penting. Melalui suatu permainan olah raga diharapkan timbul rasa menghargai sesama, tenggang rasa, kerjasama, disiplin, dan sikap positif lainnya. Mengingat adanya keragaman sifat dari substansi atau mata pelajaran tersebut, maka perlu dilakukan pendekatan penilaian yang sesuai...............................dst

file format Ms Word 80KB download artikel lengkap klik disini

pengembangan materi pembelajaran

2009-06-27T13:36:00.000-07:00

pengembangan materi pembelajaran Materi pembelajaran (instructional materials) adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. ? PENGERTIAN MATERI PEMBELAJARAN Materi Pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran Materi yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar.............dst download lebih lengkap

Mewujudkan Sekolah Bermutu

2009-06-20T15:32:00.000-07:00

Pendahuluan

Dewasa ini banyak upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Upaya-upaya tersebut dilandasi suatu kesadaran betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Harkat dan martabat suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dalam konteks bangsa Indonesia, peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.

Seiring dengan era otonomi dengan asas desentralisasi, peningkatan kualitas pendidikan menuntut partisipasi dan pemberdayaan seluruh komponen pendidikan dan penerapan konsep pendidikan sebagai suatu sistem.

Pengertian Kualitas Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah berkaitan dengan baik buruk suatu benda, kadar; atau derajat misalnya kepandaian, kecerdasan dan sebagainya. Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.

Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, saran sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif. Sedangkan, mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu.

Pengertian kualitas atau mutu dapat dilihat juga dari konsep secara absolut dan relatif (Edward & Sallis, 1993). Dalam konsep absolut sesuatu disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Artinya, sesuatu tersebut sudah tidak ada yang melebihi. Bila diterapkan dalam dunia pendidikan, konsep kualitas absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tertinggi kepada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang akan mampu membayarnya.

Sedangkan, dalam konsep relatif, kualitas berarti memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan. Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu pelanggan internal dan eksternal.

Pendidikan dikatakan berkualitas apabila :

a) Pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang, baik fisik maupun psikis. Secara fisik antara lain mendapatkan imbalan finansial. Sedangkan secara psikis adalah bila mereka diberi kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat dan kreatifitasnya.

b) Pelanggan eksternal :

1. Eksternal primer (siswa), menjadi pembelajar sepanjang hayat, komunikator yang baik dalam bahasa nasional maupun internasional, punya keterampilan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari, intregritas pribadi, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan, menjadi warga negara yang bertanggung-jawab. Para siswa menjadi manusia dewasa yang bertanggung-jawab akan hidupnya.

2. Eksternal sekunder (orang tua, para pemimpin pemerintahan dan perusahaan), di mana para lulusan dapat memenuhi harapan orang tua, pemerintah dan pemimpin perusahan dalam hal menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan.

3. Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas), yakni para lulusan memiliki kompetensi dalam dunia kerja dan dalam pengembangan masyarakat sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, seperti :

1) meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat, sertifikasi kompetensi dan profil portofolio;

2) membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif;

3) menciptakan kesempatan baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur;

4) meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi dan penghargaan atas suatu pencapaian prestasi akademik;

5) membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh dalam menerapkan Total Quality Management (TQM). TQM pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh Edward Deming, Paine, dkk tahun 1982.

TQM dalam pendidikan adalah filosofi perbaikan terus-menerus di mana lembaga pendidikan menyediakan seperangkat sarana atau alat untuk memenuhi bahkan melampaui kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan saat ini dan di masa yang akan datang. TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.

Akan tetapi, pendekatan TQM hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristiknya, yaitu:

1) fokus pada pelanggan baik internal maupun eksternal,

2) memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas,

3) menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah,

4) memiliki komitmen jangka panjang,

5) membutuihkan kerjasama tim,

6) memperbaiki proses secara berkesinambungan,

7) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,

8) memberikan kebebasan yang terkendali,

9) memiliki kesatuan tujuan, dan

10) adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.

Pemanfaatan Alat-alat dalam Perbaikan Mutu

Beberapa alat yang digunakan dalam perbaikan mutu pendidikan, yakni :

1) Gugah Pikiran (Brain storming)

Brainstorming merupakan suatu alat yang digunakan dalam manajemen mutu terpadu untuk memancing dan menghimpun sejumlah gagasan tentang isu dan masalah tertentu.

2) Jaringan Kerja Kemiripan (Affinity Network)

Teknik ini digunakan untuk mengelompokkan sejumlah gagasan, pendapat, atau bahan-bahan kajian menurut kemiripan dan keserupaannya.

3) Diagram Tulang Ikan (Fishbone Diagram or Ishikawa)

Teknik ini menggambarkan atau memetakan hubungan antara faktor-faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap suatu masalah atau hasil yang diinginkan.

4) Analisis Keadaan Lapangan (Force-Field Analysis)

Adalah suatu alat untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan dua jenis kekuatan, yaitu kekuatan yang mendorong dan menghambat bagi terwujudnya suatu perubahan yang diinginkan.

5) Pendiagraman (Process Charting)

Teknik ini digunakan untuk mengetahui komponen-komponen yang terlibat dalam suatu proses, terutama untuk mengetahui siapa yang menjadi pelanggan dalam proses tersebut.

6) Diagram Arus (Flowcharts)

Suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah suatu proses kerja yang berurutan. Teknik ini digunakan apabila dipandang perlu memahami dan memperbaiki suatu proses kerja ataupun terciptanya pemahaman yang sama tentang bagaimana suatu pekerjaan harus dilaksanakan.

7) Analisis Pareto (Pareto Analysis)

Suatu alat berbentuk grafik yang memperlihatkan distribusi dan frekuensi kejadian dari masalah yang diteliti. Alat ini digunakan apabila kita ingin mencari solusi dari suatu masalah yang paling mendesak dan sedang dihadapi tim atau lembaga.

8) Pengukuran Kinerja (Benchmarking)

Alat ini digunakan untuk membandingkan kinerja lembaga kita sendiri dengan kinerja lembaga lain dalam rangka mengetahui kinerja yang baku. Alat ini digunakan untuk mewujudkan keunggulan kompetitif.

9) Pemetaan Arah Karier (Career Path-Mapping)

Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan penting ataupun kendala-kendala yang cukup potensial dalam perjalanan karier seorang pelajar atau mahasiswa.

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan alat dan teknik diatas harus disesuaikan dengan masalah yang akan diselesaikan.

Membangun Manajemen Pendidikan Berbasis ISO 9000

Menurut Sugiyono (2003:15), kegagalan pendidikan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia tersebut disebabkan oleh karena pengelolaan pendidikan di Indonesia belum dilakukan secara professional.

Untuk menuju profesionalisme manajemen pendidikan maka diperlukan satu sistem manajemen mutu yang diakui dan berstandar baik secara nasional bahkan internasional. Satu sistem manajemen mutu yang telah berstandar internasional adalah ISO 9000:2000.

ISO 9000 sebagai satu sistem manajemen mutu tidak hanya diterapkan untuk produk industri manufaktur saja tetapi juga sesuai untuk industri jasa seperti lembaga pendidikan. Beberapa lembaga pendidikan telah memulai untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9000, bahkan di antaranya ada yang telah memperoleh sertifikat ISO 9000.

Ciri-ciri Sekolah Bermutu

Merujuk pada pemikiran Edward Sallis, Sudarwan Danim (2006) mengidentifikasi 13 (tiga belas) ciri-ciri sekolah bermutu. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.

2. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dengan komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.

3. Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya, sehingga terhindar dari berbagai “kerusakan psikologis” yang sangat sulit memperbaikinya..

4. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif.

5. sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada masa berikutnya

6. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

7. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.

8. Sekolah mendorong orang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.

9. Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horozontal.

10. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.

11. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.

12. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.

13. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai suatu keharusan

Kesimpulan

1. Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Sedangkan, mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu.

2. Dalam konteks pendidikan, kualitas atau mutu yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif, yang berarti memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan.

3. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh dengan menerapkan Total Quality Management (TQM).

4. Untuk menuju profesionalisme manajemen pendidikan maka diperlukan satu sistem manajemen mutu yang diakui dan berstandar baik secara nasional bahkan internasional. Satu sistem manajemen mutu yang telah berstandar internasional adalah ISO 9000:2000.

Daftar Pustaka

Lembaga Bantuan Manajemen Bandung. (2000). Pengenalan ISO 9000 - Materi Pelatihan ISO 9000. Yogyakarta.

Sugiyono. (2003). Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Negeri Yogyakarta - Profesionalisasi Manajemen Pendidikan Kejuruan di Indonesia. Yogyakarta.

www.edu-articles.com

Daftar Istilah

2009-05-09T16:20:00.000-07:00

Daftar Istilah Pendidikan Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Peserta didik Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jalur pendidikan Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jenjang pendidikan Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenis pendidikan Kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Satuan pendidikan Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan anak usia dini Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan jarak jauh Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Standar nasional pendidikan Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wajib belajar Program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Warga Negara Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Pemerintah Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota. Menteri Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

sumber: depdiknas

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

2009-05-08T16:19:00.000-07:00

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. **Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

sumber: depdiknas

Pendidikan Jarak Jauh

2009-05-07T16:16:00.000-07:00

Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

sumber: depdiknas

Pendidikan Keagamaan

2009-05-06T16:14:00.000-07:00

Pendidikan Keagamaan Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk: pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

sumber: depdiknas

Pendidikan Kedinasan

2009-05-05T16:12:00.000-07:00

Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

sumber: depdiknas

Pendidikan Anak Usia Dini

2009-05-04T16:10:00.000-07:00

Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk: Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk: Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

sumber: depdiknas

Jalur Pendidikan Nasional

2009-05-03T16:00:00.000-07:00

Jalur Pendidikan Jalur pendidikan terdiri atas:

pendidikan formal,
nonformal, dan
informal.

Jalur Pendidikan Formal Jenjang pendidikan formal terdiri atas: pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan mencakup: pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan Dasar Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pendidikan dasar berbentuk: Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Menengah Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas: pendidikan menengah umum, dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk: Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk: akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. Pendidikan Nonformal Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi: pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan Informal Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

sumber: depdiknas

Sistem Pendidikan Nasional

2009-05-02T15:59:00.000-07:00

Sistem Pendidikan Nasional Pelaksanaan pendidikan nasional berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

sumber: depdiknas

UU RI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

2009-05-01T15:17:00.000-07:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. 16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. 17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. 24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. 25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. 30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional. BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2 Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 4 (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6 (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasal 7 (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 10 Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK Pasal 12 (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. (2) Setiap peserta didik berkewajiban: a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 13 (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Pasal 14 Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pasal 16 Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Bagian Kedua Pendidikan Dasar Pasal 17 (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Ketiga Pendidikan Menengah Pasal 18 (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Keempat Pendidikan Tinggi Pasal 19 (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Pasal 20 (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 21 (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya. (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan. (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan. (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah. (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 22 Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Pasal 23 (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi. Pasal 24 (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 25 (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi. (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Kelima Pendidikan Nonformal Pasal 26 (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. ` (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Keenam Pendidikan Informal Pasal 27 (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28 (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Kedelapan Pendidikan Kedinasan Pasal 29 (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan Pasal 30 (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Kesepuluh Pendidikan Jarak Jauh Pasal 31 (1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Kesebelas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Pasal 32 (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

BAB VII

BAHASA PENGANTAR Pasal 33 (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. BAB VIII WAJIB BELAJAR Pasal 34 (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Pasal 35 (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB X

KURIKULUM Pasal 36 (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 37 (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal. (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa. (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 38 (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 39 (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pasal 40 (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pasal 41 (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 42 (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 43 (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 44 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN Pasal 45 (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan Pasal 46 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan Pasal 47 (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan Pasal 48 (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Keempat Pengalokasian Dana Pendidikan Pasal 49 (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 50 (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri. (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. (4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. (5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 51 (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 52 (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Kedua Badan Hukum Pendidikan Pasal 53 (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 54 (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat Pasal 55 (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Ketiga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah Pasal 56 (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu Evaluasi Pasal 57 (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Pasal 58 (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pasal 59 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58. (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Kedua Akreditasi Pasal 60 (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian Ketiga Sertifikasi Pasal 61 (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN Pasal 62 (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah. (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. (3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 63 Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN Pasal 64 Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 65 (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia. (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIX

PENGAWASAN Pasal 66 (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA Pasal 67 (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 68 (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 69 (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 71 Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 72 Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan. Pasal 73 Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin. Pasal 74 Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP Pasal 75 Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Pasal 76 Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 77 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003

Teori Perkembangan (Psikologi Pendidikan)

2009-04-01T18:13:00.000-07:00

TEORI-TEORI PERKEMBANGAN

Oleh : Fathur Rahman

Anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Cara mereka berpikir dan melihat dunia berbeda dengan pikiran dan pandangan orang dewasa. Mereka hidup dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang juga sama sekali berbeda dengan standar-standar perkembangan orang dewasa.

Salah satu persyaratan pengajaran yang efektif adalah seorang guru dapat memahami dengan baik bagaimana cara siswa berpikir dan memandang dunianya sendiri. Strategi pengajaran efektif harus dapat diletakkan dalam konteks usia dan tingkat perkembangan yang sesuai dengan kondisi anak-anak pada umumnya.

Beberapa aspek-aspek perkembangan yang dijadikan acuan standar biasanya mengacu pada teori-teori perkembangan, seperti; teori perkembangan kognitif-nya Piaget, teori perkembangan moral-nya Kohlberg, dan teori perkembangan pribadi dan sosial-nya Erikson.

TEORI-TEORI KONTINYU DAN DISKONTINYU

Perkembangan manusia terdahulu diasumsikan mengikuti kemajuan yang lancar dan mulus dari masa kecil atau kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada usia enam atau tujuh tahun, anak-anak diyakini berpikir dalam cara yang sama seperti layaknya orang dewasa. Keyakinan tentang proses kemajuan yang mulus dan lancar ini (a smooth progression) disebut sebagai teori kontinuitas perkembangan (continuous theory of development).

Namun, pada abad sekarang ini, para ahli psikologi perkembangan menemukan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang melalui sejumlah tingkatan-tingkatan perkembangan. Masing-masing tingkatan perkembangan merupakan sesuatu yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Pandangan teoritik tentang perkembangan yang menekankan pada tahapan perkembangan ini disebut teori tingkatan atau teori diskontonuitas. Jean Piaget, Erik Erikson, dan Lawrence Kohlberg merupakan tokoh-tokoh psikologi perkembangan yang fokus pada aspek-aspek perkembangan tertentu.

TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF MENURUT JEAN PIAGET

Pokok-pokok Teori Perkembangan Kognitif

SKEMA-SKEMA; Struktur psikologis atau skema ini merupakan abstraksi dari aktivitas manusia, pola tingkah laku atau pikiran yang terorganisasi. Apabila seseorang melakukan suatu aktivitas tertentu, maka dia tidak akan melakukan aktivitas dua kali berturut-turut dengan dua cara yang persis sama. Walaupun demikian, dalam keterulangan aktivitas tersebut akan ditemukan suatu struktur dasar, suatu esensi yang sama dalam variasi tingkah laku yang serupa. Struktur dasar inilah yang disebut sebagai skema. Contoh: (1) Skema perilaku pada stadium sensori-motorik anak adalah skema raih, skema hisap, dan skema merangkak. (2) Skema kognitif pada stadium sensori-motorik adalah mampu melakukan klasifikasi kelompok bunga merah dan bunga putih (skema klasifikasi).

ASIMILASI ; Proses asimilasi adalah proses memasukkan suatu objek atau peristiwa tertentu ke dalam skema yang terdapat dalam diri anak (kecenderungan organisme untuk mengubah lingkungan guna menyesuaikan dengan dirinya). Contoh: Pada saat seorang bayi memperoleh suatu kebiasaan pola tingkah laku terhadap lingkungannya, apa yang dijumpai oleh bayi akan segera diraihnya. Dunia bagi anak adalah dunia raih, pukul, gigit, hempas. Nilai fungsional dari suatu benda harus berubah menjadi “kemungkinan dapat diraih, dihempas, atau digigit”.

AKOMODASI; Proses akomodasi merupakan proses memodifikasi skema diri ke dalam situasi baru (kecenderungan organisme untuk merubah dirinya sendiri guna menyesuaikan diri dengan lingkungan). Contoh: Bila seorang bayi hendak meraih sesuatu, bayi tadi harus menyesuaikan pengamatannya dengan objek tersebut. Dia harus menyesuaikan pola gerakannya sedemikian rupa, hingga ia dapat mencapai objek tadi dengan tangannya, dan akhirnya ia harus menyesuaikan raihannya pada bentuk dan berat objeknya.

EKUILIBRASI; Pengertian keseimbangan juga menduduki porsi penting dalam teori Piaget. Prinsip ini menjaga agar perkembangan menuju suatu proses yang teratur dan ideal. Pengertian keseimbangan ini juga menunjuk pada relasi antara individu dan lingkungan sekitar, terutama relasi antara struktur kognitif dan struktur lingkungan yang semakin harmonis dan seimbang. Pada keadaan seimbang, individu tidak lagi perlu mengubah hal-hal di sekitar lingkungan untuk mengadakan asimilasi dan juga tidak lagi harus mengubah dirinya sendiri untuk melakukan akomodasi.

Tahap Perkembangan Kognitif

TAHAPAN

KARAKTERISASI

Sensori-Motorik

(0 – 2 tahun)

ü Membedakan diri sendiri dengan setiap objek

ü Mengenal diri sebagai pelaku kegiatan dan mulai bertindak dengan tujuan tertentu. Misalnya: menarik seutas tali untuk menggerakkan mobil atau menggoncangkan mainan supaya bersuara

ü Menguasai keadaan tetap dari objek (permanensi objek; mulai menyadari bahwa benda tetap ada meskipun tidak lagi terjangkau oleh indera

Pra-operasional

(2 – 7 tahun)

ü Belajar menggunakan bahasa dan menggambarkan objek dengan imajinasi dan kata-kata

ü Berpikir egosentris; kesulitan menerima pandangan orang lain

ü Klasifikasi objek menurut tanda; mengelompokkan semua balok merah tanpa memperhatikan bentuknya atau semua balok persegi tanpa memperhatikan warnanya

Operasional-Konkrit

(7 – 12 tahun)

ü Mampu berpikir logis tentang objek dan kejadian

ü Menguasai konservasi jumlah

ü Klasifikasi objek menjadi lebih baik dari sebelumnya

Operasional-Formal

(12 tahun ke atas)

ü Mampu berpikir logis tentang soal abstrak, menguji hipotesis

ü Menaruh perhatian pada masalah hipotesis, masa depan, dan ideologi

TEORI PERKEMBANGAN PRIBADI DAN SOSIAL MENURUT ERIK ERIKSON

Stage I; KEPERCAYAAN VS KETIDAKPERCAYAAN (0 – 18 bulan)

q Tujuan dari tingkatan perkembangan ini adalah mengembangkan kepercayaan dasar (basic trust). Basic Trust, yaitu kepercayaan esensial terhadap orang lain. Ibu merupakan figur penting dalam taraf perkembangan ini. Jika ibu tidak bisa menjadi sumber kepuasan bagi si anak, maka si anak akan mengembangkan rasa frustrasi.

Stage II; OTONOMI VS KERAGUAN (18 bulan – 3 tahun)

q Anak usia 2 tahun sudah dapat berjalan dengan baik dan mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi dengan orang lain. Begitu pula halnya dengan kemampuan mengendalikan alat-alat pembuangan (toilet training) sudah mulai dipelajari. Dengan demikian, pada tahap ini muncul kecenderungan anak untuk mengembangkan kemandirian dan tidak mau lagi tergantung secara total terhadap orang lain. Ada kebutuhan untuk melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Pada tahapan ini anak akan berhadapan dengan pilihan untuk bertahan pada pola yang telah ada atau mengembangkan diri. Pada taraf ini pulalah, peran orangtua menjadi penting dalam proses pengembangan kemandirian si anak.

Stage III; INISIATIF VS RASA BERSALAH (3 – 6 tahun)

q Kematangan organ-organ motorik dan alat-alat kebahasaan membuat anak menjadi semakin intens melakukan eksplorasi terhadap lingkungan fisik dan sosialnya. Pada taraf ini, anak butuh untuk melompat, berlari, bermain, menjatuhkan diri, dan bereksplorasi secara bebas. Keluarga atau orang tua yang menghukum secara berlebihan atas inisiatif anak untuk bereksplorasi akan mengakibatkan anak menumbuhkan perasaan bersalah yang berlebihan pula.

Stage IV; INDUSTRI VS INFERIORITAS (6 – 12 tahun)

q Anak mulai mengembangkan kapasitas-kapasitas individual (I am what I learn). Kesuksesan dapat menjadikan anak mampu mengembangkan “sense of industry”, yaitu muncul perasaan yang menyenangkan terhadap diri sendiri dan kemampuan diri. Namun, kegagalan memicu penciptaan self-image yang negatif. Pada masa ini, peran lingkungan sekitar dan sekolah sangat membantu perkembangan “sense of industry”.

Stage V; IDENTITAS VS KEBINGUNGAN PERAN (12 – 18 tahun)

q Pada taraf perkembangan ini, individu mulai memformulasikan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang “who am I ?”. Kebutuhan pembentukan identitas pada satu sisi, dan terjadinya kebingungan peran di sisi lain lebih disebabkan kondisi individu yang sedang memasuki masa transisi dari anak menuju remaja, dan memasuki gerbang kedewasaan. Pada tahapan ini, peran kelompok sebaya menjadi faktor yang signifikan dalam pencarian identitas diri anak.

Stage VI; KEINTIMAN VS ISOLASI (Dewasa Awal)

q Individu yang mulai mengenal siapa dirinya dan ke mana arah yang akan dituju, akan menjadikan individu ingin membangun keinginan dan berbagi pengalaman hidup dengan orang lain. Orang-orang dewasa siap untuk membangun hubungan baru berdasarkan kepercayaan dan keintiman dengan individu yang lain. Namun, individu dewasa yang tidak mampu mengembangkan keintiman hubungan akan merasa dirinya seolah-olah terisolasi dari dunia luar.

Stage VII; GENERATIVITAS VS SELF-ABSORPTION (Dewasa Madya)

q Pada tahap ini, muncul kebutuhan untuk membangun dan membimbing generasi penerus. Biasanya muncul dan diterapkan pertama kali pada anak sendiri, termasuk pula munculnya kebutuhan untuk lebih produktif dan kreatif. Individu-individu dewasa yang tidak bisa mengembangkan aspek-aspek ini akan mengalami stagnasi dan pengecilan arti diri (self-absorption). Oleh karenanya, peran pembagian kerja dan peran kerjasama dalam rumah tangga menjadi penting.

Stage VIII; INTEGRITAS VS KEPUTUSASAAN (Dewasa Akhir)

q Individu-individu dewasa cenderung melakukan kilas balik terhadap perjalanan kehidupan dan mengembangkan kemampuan memecahkan krisis kehidupan yang berkepanjangan. Pada tahap ini muncul kecenderungan untuk melakukan penerimaan terhadap keberhasilan, kegagalan, dan keterbatasan diri (taraf integritas diri). Keputusasaan (despair) terjadi apabila individu dewasa gagal mengembangkan integritas diri.

TEORI PERKEMBANGAN MORAL VERSI PIAGET

Piaget menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyaksikan anak-anak bermain marbel dan bertanya kepada mereka tentang aturan-aturan permainan. Dia merasa bahwa dengan memahami bagaimana anak-anak berpikir tentang aturan-aturan, maka ia dapat mengerti pola perkembangan moral mereka. Dari studi yang dilakukan oleh Piaget tersebut, maka ia kemudian mempolakan perkembangan moral anak-anak yang berawal dari tahapan moral heteronom menuju tahapan moral otonom.

MORALITAS HETERONOM	MORALITAS OTONOM
Bermuara pada paksaan dan ketidakleluasaan. Contoh; penerimaan mutlak anak terhadap aturan-aturan orang dewasa	Bersumber pada hubungan kooperatif, pengakuan yang mutual atas persamaan antara individu-individu yang otonom.
Peraturan-peraturan dijumpai sebagai ketundukan penuh atas otoritas, tidak ada ruang negosiasi, dan hak merupakan kepatuhan literal terhadap orang dewasa dan peraturan	Terefleksi dalam sikap-sikap moral yang rasional. Peraturan-peraturan dipandang sebagai produk persetujuan saling menguntungkan, ada ruang negosiasi, dan hak merupakan gabungan antara kerjasama dan respek yang saling menguntungkan
Keburukan ditentukan dalam bentuk yang kaku dan objektif dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Kebaikan berdasarkan keputusan orang dewasa, bersifat sewenang-wenang, dan berakibat pada hukuman-hukuman	Keburukan dipandang sebagai sesuatu yang relatif pada tujuan-tujuan perilaku sang aktor; kebajikan didefinisikan sebagai perlakuan yang sama atau disesuaikan dengan kebutuhan individu
Hukuman dipandang sebagai konsekuensi otomatis atas pelanggaran yang dilakukan	Hukuman lebih ditujukan dan disesuaikan dengan tujuan-tujuan dan maksud tindakan yang dilakukan oleh seseorang

THEORY OF MORAL REASONING (Lawrence Kohlberg)

NO	TAHAPAN	KARAKTERISASI
1	Moralitas Pra-Konvensional Tahap 1 : Orientasi Hukuman Tahap 2 : Orientasi Ganjaran	ü Mematuhi peraturan untuk menghindari hukuman ü Memastikan akan mendapat ganjaran, mendapat balas budi
2	Moralitas Konvensional Tahap 3 : Orientasi Pengharapan Baik Tahap 4 : Orientasi otoritas	ü Memastikan penghindaran rasa tidak setuju dari orang lain ü Memegang teguh undang-undang dan kaidah sosial untuk menghindari ketidaksetujuan dari pemegang otoritas serta perasaan bersalah tidak “melakukan tugas”
3	Moralitas Pasca-konvensional Tahap 5 : Orientasi kontrak sosial Tahap 6 : Orientasi Asas Etik	ü Tindakan yang dibimbing oleh asas-asas yang biasa disetujui sebagai hal yang penting bagi kesejahteraan umum; asas yang dijunjung tinggi untuk mempertahankan penghargaan dari teman sebaya ü Tindakan dibimbing oleh asas-asas etis atas pilihan sendiri (biasanya; menilai keadilan, harga diri dan persamaan); asas-asas yang dijunjung tinggi untuk menghindari penyesalan diri

Kurikulum Berbasis Kopetensi

2009-03-05T00:46:00.000-08:00

Kurikulum Berbasis Kopetensi

format file: PDF

download klik disini